BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1.Analisis Potensi Pertanian Tambak Bandeng Di Kabupaten
Lamongan
5.1.1. Analisis potensi sumber daya manusia
1. Analisis potensi Penduduk
1). Jumlah
dan struktur penduduk
Struktur Penduduk menurut data Survey
Sensus Ekonomi Nasional (susenas) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 jumlah
penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2005 sebanyak 1.181. 660 jiwa, terdiri dari
603.125 jiwa (51,26%) perempuan dan 578.535 jiwa (48,74%) laki-laki. Lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel: 4.12
Bab IV. Sedangkan jumlah penduduk yang yang tinggal di kawasan
pertambakan adalah 345.895 Jiwa ( 29 % )
dari jumlah penduduk kabupaten Lamongan dengan komposisi 164.368
laki – laki ( 48 % ) dan 181.527 ( 52 % ) perempuan.
2). Analisis tingkat pendidikan
penduduk
Pendidikan formal penduduk
kabupaten Lamongan relatif rendah, ditunjukkan oleh hasil survey, bahwa
penduduk buta huruf berusia 10 – 44 tahun berjumlah 15.077 orang ( Evaluasi
RPJMD Lamongan, 2006 -2010 ) ( Hasanudin, 2008 ). Sementara untuk pendidikan
formal petani tambak bandeng, hasil
survey dan angket dari penulis, pendidikannya tergambar sebagai beriku: ( lebih
rinci lihat lampiran: II )
Tabel: 5.1
Tingkat Pendidikan Petani Tambak Bandeng di
Kabupaten Lamongan
|
|
Tingkat Pendidikan Formal
|
Frekuensi
|
Frekuensi Kumulatif
|
|
|
|
Tidak_tamat_SD
|
14
|
14
|
|
|
|
Tamat_SD
|
|
26
|
40
|
|
|
SLTP
|
|
31
|
71
|
|
|
SLTA
|
|
21
|
92
|
|
|
PT
|
|
8
|
100
|
|
|
Jumlah
|
|
100
|
|
|
|
Rata-rata
|
|
20
|
|
|
|
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009 )
|
|||
Gambar: 5.1
Tingkat Pendidikan Petani Tambak Bandeng
Di
Kabupaten Lamongan
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009 )
Dengan data tersebut, dapat
disimpulkan, bahwa pendidikan formal petani tambak relatif tinggi, yakni
tingkat SLTP sampai dengan Perguruan Tinggi 70 %. Tidak tamat SD -
SD 30 %, rata – rata lulus SLTP,
setara standar pendidikan Nasional ( Wajar 9 tahun ).
2. Analisis potensi lembaga pendukung
1). Dinas Perikanan Dan
Kelautan kabupaten Lamongan
Dalam
kegiatan dan tugas di bidang perikanan dan kelautan, didukung dengan sumberdaya
manusia, sarana prasarana dan pembiayaan yang dijabarkan sebagai berikut:
a.
Analisis
potensi personil
Persnil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan berjumlah 105
orang dengan pendidikan rata – rata S1 ( Lampiran III ).
Tingkat pendidikan formal personil Dinas
Perikanan dan Kelautan kabupaten Lamongan dapat dianalisis sebagai berikut:
Tabel: 5.2
Tingkat
Pendidikan Personil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan
|
No.
|
Tingkat Pendidikan
|
Jumlah
|
Persentase
|
Keterangan
|
|
1.
|
S2
|
14
|
13,21
|
|
|
2.
|
S1
|
44
|
41,51
|
Tertinggi
|
|
3.
|
D IV
|
1
|
1,07
|
|
|
4
|
D III
|
10
|
9,43
|
|
|
5.
|
SMA
|
33
|
31,13
|
Rata-rata
|
|
6.
|
SMP
|
3
|
2,83
|
|
|
7.
|
SD
|
1
|
1,07
|
Terendah
|
|
Jumlah
|
106
|
100,00
|
|
|
Sumber: Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lamongan ( 2007 )
Dengan data tersebut dapat disimpulka, bahwa pendidikan personil Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan 69 orang berpendidikan tinggi
( 65,22 % ), yang berpendidikan SLTA , 33 orang
( 31,13 % ), sedangkan yang berpendidikan SLTP dan SD hanya 4 orang ( 3,90 % ).
b. Analisis sarana dan prasarana
Sarana
prasarana Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lamongan
dalam keadaan baik 80 % , yang rusak hanya 20 %.Data selengkapnya dapat
dilihat pada tabel: 4.14 Bab IV .
c. Analisis pembiayaan
Sumber pembiayaan dari APBD
Kabupaten Lamongan APBD Propinsi maupun APBN, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel: 5.3
Pembiayaan Dinas Perikanan
Dan Kelautan Kabupaten Lamongan
Tahun 2007
|
No
|
Uraian
|
Jumlah (Rp)
|
Analisis
|
|
1.
2.
|
Pendapatan
Belanja Daerah
A.Belanja Tidak Langsung
Belanja
Pegawai
B.Belanja Langsung
§ Program
rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
§ Program
penguatan klembagaan pengarusutamaan gender dan anak
§ Program
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
§ Program
peningkatan kesejahteraan petani
§ Program
pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan
§ Program
peningkatan produksi hasil perikanan
§ Program
pelayanan administrasi perkantoran
§ Program
peningkatan sarpras prasarana aparatur
§ Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
§ Program
pemberdayaan ekonomi mayarakat pesisir
|
1.632.900.000,-
3.186.236.000,-
84.345.000,-
30.000.000,-
45.000.000,-
65.000.000,-
465.000.000,-
2.802.270.800,-
387.968.500,-
395.195.000,-
24.000.000,-
134.000.000,-
|
(0,6%)
(0,2%)
(0,3%)
(0,5%)
(3,5%)
(27%)
(4%)
(4%)
(0,2%)
(1%)
|
|
No
|
Uraian
|
Jumlah (Rp)
|
Analisis
|
|
|
§ Program
pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
§ Program
peningkatan mitigasi bencana alam laut dan iklim laut
§ Program
pengembangan budidaya perikanan
§ Program
pengembangan perikanan tangkap
§ Program
pengembangan sistem penyuluhan perikanan
§ Program
optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
|
100.000.000,-
1.732.500.000,-
1.438.300.000,-
1.725.085.000,-
32.041.800,-
912.450.000,-
|
(0,8%)
(17%)
(14%)
(17%)
(0,3%)
(6,7%)
|
|
|
Jumlah Belanja Langsung
|
10.373.156.100,-
|
100%
|
|
Jumlah APBD Kabupaten A + B
|
13.559.392.100,-
|
|
|
Sumber: Dinas
Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lamongan ( 2007 )
Dari data yang tertulis pada tabel: 5.3, dapat diketahui bahwa anggaran
untuk pemberdayaan masyarakat perikanan baik laut maupun darat sangat kurang,
yakni hanya 0,3 % ( Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan ).
d. Analisis
aspek strategis organisasi
Letak Kabupaten Lamongan yang strategis dan
berdekatan dengan Ibu kota Propinsi Jawa Timur dan merupakan jalur lalu lintas
yang lancar baik darat maupun laut, hal ini memungkinkan untuk mengembangkan
pemasaran produk perikanan menjadi
semakin luas baik domestik maupun ekspor dan ketersediaan lahan pengembangan
dan peningkatan budidaya ikan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang masih
bisa dioptimalkan.
2). Analisis
potensi kelompok petani tambak bandeng
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas
tentang sebaran Kelompok Petani tambak di Kabupaten Lamongan yang berjumlah 70
kelompok, dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel: 5.4
Persebaran Kelompok Petani Tambak Bandeng
Di Kabupaten Lamongan
|
No.
|
Kecamatan
|
Jumlah
|
Keterangan
|
|
1
|
Turi
|
15
|
|
|
2
|
Karanggeneng
|
15
|
|
|
3
|
Kalitengah
|
13
|
|
|
4
|
Karangbinangun
|
16
|
|
|
5
|
Glagah
|
10
|
|
|
6
|
Laren
|
1
|
|
|
7
|
Sekaran
|
-
|
Belum terbentuk
|
|
8
|
Maduran
|
-
|
Belum terbentuk
|
|
Jumlah
|
70
|
|
|
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan
kabupaten Lamongan ( 2007 )
Kelompok petani tambak sudah terbentuk di kabupaten Lamongan di
enam kecamatan dengan rata – rata setiap
kecamatan sembilan kelompok, tapi untuk
kecamatan Sekaran dan Maduran belum terbentuk, juga kecamatan Laren baru ada
satu kelompok. Oleh sebab itu, ketiga kecamatan tersebut perlu perhatian khusus
dalam pembinaannya. Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran IV
5.1.2. Analisis Potensi Sumber Daya Alam
1. Luas
Lahan Kabupaten lamongan menurut jenisnya dapat dilihat pada
Lampiran V. Adapun luas lahan
pertambakan di kabupaten Lamongan yang
berada di kawasan bonorowo, sebagai
berikut:
Tabel: 5.5
Luas Lahan Pertambakan Kabupaten Lamongan
|
No.
|
Kecamatan
|
Luas lahan Sawah / Tambak
( Ha )
|
Luas lahan Non Sawah / Tambak
( Ha )
|
Jumlah
|
|
1.
|
Glagah
|
3.184
|
1.648
|
4.832
|
|
2.
|
Karangbinangun
|
3.886
|
406
|
4.292
|
|
3.
|
Turi
|
3.835
|
1.034
|
4.869
|
|
4.
|
Kalitengah
|
2.065
|
1.281
|
3.346
|
|
5.
|
Karanggeneng
|
2.783
|
875
|
3.658
|
|
6.
|
Sekaran
|
3.114
|
1.844
|
4.958
|
|
7.
|
Maduran
|
2.144
|
627
|
2.771
|
|
8.
|
Laren
|
4.948
|
3.659
|
8.607
|
|
Jumlah
|
25.959
|
11.374
|
37.333
|
|
Sumber : Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lamongan
( 2007)
Dari data pada tabel 4.6, dapat
diketahui, bahwa luas lahan tambak terluas adalah di kecamatan Laren ( 4.948 Ha
), sementara kelompok petani tambaknya hanya satu kelompok. Kecamatan Maduran
memiliki lahan yang paling sempit (
2.144 Ha ). Adapun rata – rata luas lahan pertambakan setiap kecamatan adalah
3.245 Ha
2.
Analisis ketersediaan air di kabupaten Lamongan
1). Curah
hujan
.
Curah hujan
tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret,
sedangkan pada bulan-bulan lain curah hujan relatif rendah. Rata-rata curah
hujan pada tahun 2004 dari hasil pemantauan 25 stasiun pengamatan hujan
tercatat sebanyak 1.255 mm dan hari hujan tercatat 72 hari, Bapeda Lamongan,
( 2006 ) . Adapun
menurut catatan Dinas PU Pengairan ( 2007 ),di kabupaten Lamongan curah hujan
cukup tinggi, terjadi pada bulan Oktober – Mei setiap tahun, yanng tertinggi
tejadi pada bulan Pebruari, yakni 77 kali, dengan rata – rata 10 tahun
terakhir 1.428 ( mm ). Curah hujan
tertinggi jatuh di wilayah kecamatan Bluluk ( 2.208 mm ), merupakan daerah
Selatan – Utara yang merupakan daerah pegunungan. Aliran air hujan dari seluruh
wilayah kabupaten Lamongan melewati daerah bonorowo ( pertambakan), sebelum ke
bengawan Solo untuk mengalir ke Laut. Curah hujan dan banyak hari hujan di
kabupaten Lamongan, dapat diperjelas dengan Lampiran VI dan Lampiran VII
2). Sungai
Kabupaten Lamongan dialiri 31 kecil dan 3
buah sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo sepanjang ± 63 km dengan debit rata-rata 531,61 m3 /
bulan (debit maksimum 1.758,46 m3 dan debit minimum 19,58 m3)
dan mata air dari Sungai Bengawan Solo ini terletak di Propinsi Jawa Tengah,
Kali Blawi sepanjang ± 33 km dan Kali
Lamong sepanjang ± 30 km yang
bermata air di Kabupaten Lamongan.
Sungai utama yang
mengaliri daerah pertambakan adalah Bengawan Solo, Kali Blawi, Kali Lamong,
Kali Deket dan kali Pelalangan ( Tabel: 4.5 Bab IV )
Lebih jelasnya dapat dilihat pada Foto mapping berikut:
Gambar: 5.2
Foto Mapping Keadaan Sungai di Kabupaten Lamongan
3). Mata air
Keberadaan mata air di Kabupaten Lamongan
tersebar di 60 titik mata air efektif dengan total debit rata-rata 1.595,50 m3/detik
( Tabel: 4.6 Bab IV ).
4). Ketersediaan
tampungan air
Ketersediaan tampungan air di Kabupaten Lamongan dipenuhi dari
keberadaan 38 waduk / embung efektif yang memiliki volume tampungan 425.820.360
m3 dengan kapasitas efektif 229.563.800 m3
Ketersediaan air waduk di kabupaten
Lamongan cukup memadai, hampir terdapat di setiap kecamatan, hanya Kecamatan
Glagah dan Karangbinangun yang tidak terdapat waduk, tapi ketersedian air
sangat memadai , karena berada di kawasan tepi bengawan solo dan kali Blawi
yang airnya mengalir sepanjang tahun.
Di kawasan pertambakan terdapat waduk Jabung di kecamatan Laren, waduk Sekaran di
kecamatan Sekaran dan Kecamatan Maduran, Waduk Kalanganyar di kecamatan
Karanggeneng dan Kalitengah, dan Waduk Geger di kecamatan Turi
( Tabel: 4.7 bab IV ). Lebih jelasnya
dapat dilihat pada Foto mapping berikut:
Gambar: 5.3
Foto Mapping Kawasan Waduk Di Kabupaten Lamongan
5). Ketersediaan
air tanah
Ketersediaan air tanah dari studi peta air
di Wilayah Sungai Bengawan Solo 2006 di Kabupaten Lamongan dapat dihitung dari
luasnya cacthment area yaitu seluas 1.670,00 km2 serta adanya volume
hujan tahunan sebesar 1.398,00 mm sehingga dapat dihitung pengisian air tanah
sejumlah 350.200.000 m3( tabel: 4.8 Bab IV ).
3. Analisis
keadaan dan panjang jalan di kabupaten Lamongan
Keadaan jalan kabupaten 25 % baik, 72 % sedang, 3 % rusak. 99 %
aspal, hanya 1 % kerikil ( Tabel: 4.7
Bab IV ). Keadan jalan diperjelas dengan foto mapping berikut:
Gambar: 5.4
Foto Mapping Kondisi Jalan di Kabupaten
Lamongan
4. Analisis sarana pasar di kabupaten
Lamongan
Sarana pasar terdapat di setiap
kecamatan di kabupaten Lamongan. Tapi Pasar ikan hanya empat yang terdapat kecamatan Brondong ( TPI
Brondong ), kecamatan Paciran ( Pasar Ikan Kranji ), kecamatan Deket (
Pasar Ikan Dinoyo ) dan kecamatan Lamongan ( Pasar Ikan Lamongan ). Sementara
Pasar Ikan Dinoyo keadaannya sepi, karena berdekatan dengan Pasar Ikan
Lamongan, maka pedagang dan tengkulak langsung ke Lamongan, pasar Dinoyo hanya
sebagai transit ikan saja.
Jaringan pasar di kabupaten Lamongan dapt dilihat pada Peta Jaringan
Pasar Kabupaten Lamongan yang didapat penulis dari hasil survey sebagai
berikut:
Gambar: 5.5
Foto Mapping Jaringan Pasar Kabupaten
Lamongan
5.2.
Analisis Penyebab Kelambanan Peningkatan Penghasilan Petani Tambak Bandeng Di Kabupaten
Yang dapat mempengaruhi penghasilan petani
tambak di kabupaten Lamongan adalah luas lahan garapan, sarana prasarana yang dimiliki petani tambak, produktifitas,
kualitas hasil produksi, sistem penjualan, intensitas pendidikan dan pelatihan
dan biaya – biaya. Biaya – biaya itu terdiri dari biaya investasi, biaya tetap
dan biaya variabel ( Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lamongan, 2007
).Untuk menentukan penyebab kelambanan peningkatan penghasilan petani tambak
bandeng di kabupaten Lamongan secara spesifik, maka hal –hal yang mempengaruhi
penghasilan petani tambak bandeng, akan dianalisis secara terinci.
5.2.1. Analisis luas lahan garapan
Luas lahan garapan
petani tambak bandeng di kabupaten Lamongan:
Tabel : 5.6
Luas Lahan Garapan Petani Tambak Bandeng Di Kabupaten
Lamongan
|
No.
|
Statistik
|
Luas Lahan
|
|
1
|
Banyak Pengamatan
100
|
|
|
2
|
Rata -
rata
|
0,976
|
|
3
|
Median
|
0,6
|
|
4
|
Modus ( Mode
)
|
1
|
|
5
|
Nilai
Tertinggi – Nilai Terendah ( Range )
|
6,86
|
|
6
|
Nilai
Terendah
|
0,14
|
|
7
|
Nilai
Tertinggi
|
7
|
|
8
|
Jumlah
Nilai Pengmatan ( Sum )
|
97,63
|
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer ( 2009 )
Dari data tabel, dapat disimpulkan, bahwa
luas lahan garapan petani tambak bandeng di kabupaten Lamongan, rata – rata
0,976 Ha, hampir dua kali lipat rata – rata lahan garapan petani Indonesia,
yang hanya 0,5 Ha / Petani,
dalam Wikantika.Wordpress.Com ( 2008 ).( Lampiran VIII )
5.2.2.
Sarana prasarana yang dimiliki petani tambak bandeng
Tabel: 5.7
Sarana Prasarana Petani Tambak Bandeng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jawaban
|
Jumlah
|
Persentase Jawaban
Sejenis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
a (Baik)
|
57
|
0.0950
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
b (Sedang)
|
341
|
0.5683
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
c (Buruk)
|
193
|
0.3217
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Jumlah
|
591
|
0.9850
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009 )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Gambar: 5.6
Keadaan Sarana Prasarana Petani tambak Bandeng
Sumber: Pengolahan Data
Primer ( 2009 )
Kesimpulan: Sebagian besar sarana petani tambak tergolong sedang
dengan
persentase
sebesar 56.83%. Artinya memiliki
pirik, pompa air dan peralatan
lainnya 1-2 buah,(
Lampiran IX )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
5.2.3.
Produktifitas pertanian tambak bandeng di
kabupaten Lamongan
Tabel : 5.8
Produktifitas Pertanian Tambak Bandeng Di Kabupaten
Lamongan
|
No.
|
Statistik
|
Luas Lahan
|
|
1
|
Banyak
Pengamatan 100
|
|
|
2
|
Rata -
rata
|
1,838
|
|
3
|
Median
|
1,4
|
|
4
|
Modus ( Mode
)
|
1,5
|
|
5
|
Nilai
Tertinggi – Nilai Terendah ( Range )
|
11,8
|
|
6
|
Nilai
Terendah
|
0,2
|
|
7
|
Nilai
Tertinggi
|
12
|
|
8
|
Jumlah
Nilai Pengmatan ( Sum )
|
183,8
|
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer ( 2009 )
Produktifitas rata – rata 1,838 / Ha / tahun
masih di bawah BEP Produksi petani tambak bandeng yang lahan garapannya
menyewa yang BEP Produksinya
= 2.454 Kg ( 2,454 Ton ) / Ha /
Tahun ( Lampiran VIII ).
Permasalahan bidang perikanan budi
daya, Dinas Perikanan dan kelautan kabupaten Lamongan ( 2007 ),sebagai berikut:
1.
Masih banyak kasus kematian ikan bandeng / udang akibat
serangan penyakit ;
2.
Rendahnya kualitas benih yang digunakan oleh petani;
3. Kondisi musim
yang kurang mendukung pelaksanaan budidaya, sehingga waktu penanaman menjadi
pendek.
Solusi
pemecahannya adalah:
1.
Mendekatkan pelaksanaan kajian lapangan terhadap
pembudidaya ikan / petambak dengan menggunakan laboraturium keliling (Mobil
laboraturium keliling);
2.
Pembinaan / sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi
benih;
3.
Kaji terap
komoditas unggulan yang memilih oangsa pasar cukup baik.
5.2.4.
Kualitas hasil produksi
Dari hasil
survey dan wawancara di lapangan, baik di pertambakan maupun di pasar ikan,
hasil produksi petani tambak bandeng rata – rata 10 – 12 ekor / Kg, sehingga harganya berkisar
Rp 7.000,00 – Rp 8.000,00 / Kg. Sementara permintaan pasar sebagian besar
pedagang lokal maupun luar daerah adalah 4 – 6 / Kg dengan harga jual Rp
15.000,00 – Rp 20.000,00.Seperti terihat pada tabel berikut:
Tabel: 5.9
Harga Hasil Produksi Tambak Bandeng di
Kabupaten Lamongan
|
No.
|
Pasar Ikan
|
Ekor / Kg
|
Harga / Kg
|
|
1
|
Brondong
|
10 - 12
|
-
|
|
4 - 6
|
-
|
||
|
2
|
Kranji
|
10 - 12
|
-
|
|
4 - 6
|
-
|
||
|
3
|
Blawi
|
10 - 12
|
Rp 7.000,00 - Rp 8.000,00
|
|
4 - 6
|
Rp 15.000,00-Rp 20.000,00
|
||
|
4
|
Lamongan
|
10 - 12
|
Rp 7.500,00 –Rp 8.000,00
|
|
4 - 6
|
Rp 15.000,00-Rp 20.000,00
|
Sumber: Hasil Survey ( 2009 )
Keadaan ini juga dapat dilihat pada gambar hasil produksi petani tambak bandeng dari foto hasil survey
( Lampiran XII ).
Tabel: 5.10
Kualitas Dan Kuantitas hasil Produksi
pertaniaan Tambak Bandeng Di Kabupaten Lamongan
|
No.
|
Kecamatan
|
Ekor / Kg
|
Jumlah Produksi
( Kg )
|
%
|
|
1
|
Sekaran
|
10 -12
|
5.723.532
|
95
|
|
4 – 6
|
286.176,6
|
5
|
||
|
2
|
Maduran
|
10 -12
|
3.940.672
|
100
|
|
4 – 6
|
0
|
0
|
||
|
3
|
Laren
|
10 -12
|
9.094.424
|
70
|
|
4 – 6
|
2.728.327,2
|
30
|
||
|
4
|
Karanggeneng
|
10 -12
|
5.115.154
|
95
|
|
4 – 6
|
255.757,7
|
5
|
||
|
5
|
Kalitengah
|
10 -12
|
3.795.470
|
95
|
|
4 – 6
|
19.773.,5
|
5
|
||
|
6
|
Karangbinanguan
|
10 -12
|
7.142.468
|
90
|
|
4 – 6
|
714.246,8
|
10
|
||
|
7
|
Turi
|
10 -12
|
7.048.730
|
95
|
|
4 – 6
|
352.436,5
|
5
|
||
|
8
|
Glagah
|
10 -12
|
5.854.030
|
95
|
|
4 – 6
|
292.701,5
|
5
|
||
|
Jumlah
|
47.714.480
|
95 : 5
|
||
Sumber: Pengolahan Data Primer Dan Hasil Survey (
2009 )
Dari data tabel: 5.15 di atas dapat
disimpulkan bahwa kualitas hasil produksi petani tambak bandeng 10 – 12 ekor /
Kg ( 95 % ), sementara yang dapat memenuhi standar permintaan pasar hanya 5 %
yang mengakibatkan harga murah, yakni Rp
7.000,00 – Rp 8.000,00.
5.2.5.
Sistem penjualan
Tabel:
5.11
Sistem Penjualan Hasil Produksi Petani
Tambak Bandeng
|
|
Sistem Penjualan
|
Frekuensi
|
|
|
|
|
|
|
Sistem Ijon
|
0.69
|
|
|
|
|
|
|
Melalui Tengkulak
|
0.07
|
|
|
|
|
|
|
Menjual Sendiri
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
Lelang ke Pasar
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Sumber: Pengolahan Data
Primer ( 2009 )
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gambar: 5.7
Sistem Penjualan Hasil
Produksi Petani Tambak Bandeng
Sumber: Pengolahan Data
Primer ( 2009 )
|
|
|
|
|
||
|
Kesimpulan: Sebagian
besar petani tambak ( 69 % ) yang termasuk dalam objek
penelitian menjual hasil panen dengan sistem ijon.
|
||||||
Tabel: 5.12
Sistem Penjualan Hasil Produksi Dan Harganya
|
No,
|
Sistem Penjualan
|
Persentase
|
Rata- Rata Harga
|
|
1
|
Ijon
|
69
|
6,638
|
|
2
|
Melalui Tengkulak
|
7
|
8.000
|
|
3
|
Menjual Sendiri Ke Pasar
|
24
|
6.980
|
|
4
|
Lelang Ke Pasar
|
0
|
0
|
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009 )
Dari tabel sistem penjualan
dapat diketahui, bahwa harga jual hasil
produksi terendah adalah dijual dengan sistem ijon ( Rp 6.638,00 / Kg ), dijual
sendiri ke pasar Rp 6.980,00 / Kg, sedangkan harga teringgi dijual lewat
tengkulak Rp 8.000,00 / Kg. Harga Murah, karena penjualan hasil produksinya
dengan sistem Ijon.
5.2.6. Intensitas pendidikan dan pelatihan
untuk petani tambak bandeng di
kabupaten Lamongan
Tabel: 5.13
Intensitan Pendidikan dan pelatihan
Petani Tambak Bandeng Eksiting
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jawaban
|
|
Jumlah
|
Persentase (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
a (Sangat Baik)
|
39
|
23.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
b (Baik)
|
|
6
|
1.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
c (Cukup)
|
|
102
|
32.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
d (Kurang)
|
|
166
|
53.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Jumlah
|
|
313
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Sumber: Pengolahan Data
Primer ( 2009 )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gambar: 5.8
Pendidikan Dan
Pelatihan Petani Tambak Bandeng Eksiting( 2009)
Sumber:
Pengelahan Data Primer ( 2009 )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Pendidikan dan pelatihan terhadap
petani tambak kurang ( 53,04 % ), artinya dalam setahun 53,04 % petani tambak
bandeng tidak pernah mendapatkan penyuluhan, 32,59 % petani tambak bandeng
diadakan penyuluhan 1-2 kali, yang setahun penyuluhannya 3 -6 kali 12 %, yang 7
– 12 kali mengikuti penyuluhan dalam
setahun hanya 1,92 %. Kesimpulan pemberdayaan eksiting, kurang.
( Lampiran X ).
5.2.7. Biaya – biaya, terdiri dari biaya investasi, biaya
tetap dan biaya variabel
Dilihat dari kepemilikan lahan, petani tambak bandeng dapat golongkan menjadi dua kelompok, yaitu: petani tambak
bandeng yang lahan garapannya milik sendiri ( tidak sewa ) dan petani tambak
bandeng yang lahan garapannya menyewa. Karenanya, maka analisis biaya pertanian
tambak bandeng juga berbeda, antara yang memiliki lahan sendiri dan yang sewa.
Selanjutnya penulis akan menganalisis kedua kelompok tersebut sebagai
pertimbangan untuk menentukan penyebab kelambanan peningkatan penghasilan
petani tambak di kabupaten Lamongan.
1.
Petani tambak bandeng yang memiliki lahan garapan
sendiri
(Tidak
Menyewa )
Tabel: 5.14
Produktifitas dan Biaya - Biaya
|
No.
|
Luas
( Ha )
|
Produktifitas ( Kg )
|
Harga/ Kg
( Rp )
|
Biaya
|
||
|
Investasi
( Rp )
|
Tetap
( Rp )
|
Produksi
( Rp )
|
||||
|
1
|
1
|
1.838
|
7.390,00
|
8.189.800,00
|
4.977.000,00
|
4.973.000,00
|
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009 )
Rata-rata harga jual per kg = Rp 7.390,00
Rata-rata produksi per hektar = 1.838 Kg
Total produksi / Ha =
1.838 Kg
Total biaya produksi = Rp 9.949.000,00
BEP Produks = 1. 346,33
Kg
BEP Harga = Rp
5.413,00
Total Penerimaan = Rp 13.582.820,00
Laba = Rp 3.633.460,00
ROI =
36,520
R/C =
1,365
Data primer dapat dilihat
pada Lampiran XI
Dari analisis diketahui, bahwa: BEP Produksi 1.346 dan BEP Harga Rp
5.400,00 / Kg. Artinya usaha perikanan tambak bandeng dapat dilakukan hanya
kembali modal, bila produktifitas minimal 1.346 Ton / Ha, dengan harga minimal
Rp 5.400,00 / Kg. Sementara hasil produksi sekarang 1.838 Kg / Ha atau 1,838
Ton / Ha dengan harga Rp 7.390,00 / Kg.
Selisih BEP Produksi dengan Realitas
Produksi 429 Kg / Ha ( 23 % ), BEP Harga demikian juga, selisih
lebihnya Rp 1.990,00 ( 27 % ).
ROI
= 36,50, artinya setiap investasi Rp 100,00 dalam usaha perikanan tambak
(
bandeng), akan menghasilkan keuntungan Rp 36,50.
R / C = 1,365. Artinya setiap penambahan
biaya sebesar Rp 1.000,00; akan
memperoleh tambahan penerimaan Rp 1.365,00. Dengan demikian, maka usaha
perikanan tambak bandeng yang lahan garapannya milik sendiri ( Tidak Sewa ), layak
dilanjutkan ( Nilai R / C > 1 )
2.
Petani tambak bandeng yang lahan garapannya menyewa
Analsis biayanya sebagai berikut:
Biaya total = Biaya produksi + Biaya
Investasi
= Rp 9.949.360,00 + Rp
8.189.820,00
= Rp 18.139.220,00
Pemasukan = Hasil produksi x Harga Jual ( Kg )
= 1.838 Kg x Rp 7.390,00 = Rp 13.582.820,00
Keuntungan = Total biaya – Total pemasukan
= Rp 18.139.220 – Rp 13.582.820,00
= - Rp 4.556.400,00
BEP Produksi = Total biaya : Harga jual ( Kg )
= 18.139.220,00 : Rp 7.390,00
= 2.454 Kg ( 2,454 Ton ) / Ha
Artinya, usaha tambak ( bandeng ) bisa
bertahan dengan harga sekarang ( Rp 7.390,00 ) bila produktifitas 2.454 Kg ( 2,454 Ton ) / Ha /
Tahun
BEP Harga =
Total biaya : Total Produksi ( Kg )
= Rp 18.139.220,00 : 1.838 ( Kg )
= Rp
9.869,00 / Kg
Artinya, usaha tambak bandeng bisa
bertahan dengan produktifitas sekarang
( 1.838 Kg / Ha ), bila harga Rp 9.868,00
/ Kg
ROI =
Keuntungan : Total Biaya x 100 %
= - Rp 4.556.400,00 : Rp 18.139.200,00 x 100 %
= - Rp 0,25
Artinya, setiap investasi Rp 100,00 yang ditanam di usaha perikanan
bandeng, akan merugi Rp 0,25.
R / C = Total penerimaan : Total biaya
= Rp 13.582.820,00 : 18.139.200,00
= Rp 0,748 ( Rp 0, 75 )
R / C ini untuk menetukan kelayakan suatu
usaha, bila nilai R / C > 1, maka usaha itu dapat dilanjutkan, bila Nilai R / C < 1, maka usaha tidak layak dilakukan. Dengan demikian,
maka usaha perikanan tambak ( bandeng ) bagi yang menyewa lahan garapan, tidak
layak dilanjutkan.
Analisis usaha dengan R / C < 1 ( usaha tidak layak dilanjutkan ),
sementara pemberdayaan eksiting juga kurang, yakni 54, 04 % petani tambak
bandeng tidak pernah pendapat penyuluhan ( Pendidikan dan pelatihan ), maka
Dinas Perikanan dan Kelautan mengintensifkan penyuluhan dengan sistem manajemen
pendidikan partisipatif yang terstruktur, tidak insidental. Adapun kegiatan
yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Lamongan dalam
pemberdayaan petani tambak bandeng ( 2007 ) adalah sebagai berikut:
1.
Pendamping kelompok Tani
Pembudidaya Ikan dengan kegiatan Pembinaan kelompok Pembudidaya Ikan, Nelayan
dan Peternak Berprestasi terhadap
400/10 kelompok pembudidayaan ikan, nelayan dan peternak berprestasi dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- terealisasi 100 % di Kab. Lamongan;
2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, Dilaksanakan melalui sub kegiatan :
a.
Demplot Budidaya Ikan Lele dan
Nila untuk tersedianya 20 unit demplot dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
50.000.000,- terealisasi 1005 berlokasi di kabupaten Lamongan;
b.
Fasilitas Peningkatan Mutu
Intensifikasi Sawah Tambak untuk permodalan 200 orang petani sawah dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- terealisasi 100% berlokasi kab.
Lamongan.
3.
Pengadaan mesin Untuk Perahu
dan Pengairan Tambak, dilaksanakan
dengan pemngadaan mesin untuk perahu sebanyak 150 unit dan mesin pompa air
sebanyak 150 unit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.039.500.000,-
terealisasi 100% berlokasi di Kabupaten Lamongan.
Dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas
Perikanan dan Kelautan tersebut, dapat diketahui, bahwa kegiatan
pemberdayaannya tidak partisipatif dan tidak sesuai dengan potensi yang
tersedia.
Dari hasil analisis usaha yang
diketahui R / C < 1 ( tdaka layak dan
selalu merugi ), BEP Produsi di bawah
standar minimal (1,838 Ton /Ha / Tahun ), seharusnya minimal 2,454 Ton /
Ha / Tahun, BEP Harga juga di bawah standar minimal ( Rp 7.390,00 / Kg ),
seharusnya harga minimal Rp 9.868,00 / Kg, sistem penjualan juga dengan sistem
ijon yang paling murah dari sitem yang lain, sementara petani tambaka bandeng
masih bertahan dengan kondisi yang demikian,karena:
1. Tidak memiliki keterampilan alternatif, sehingga
pekerjaan itu ditekuni secara
turun temurun, tanpa memperhitungkan
untung rugi;
2. Potensi sumber daya alam yang tidak memungkinkan untuk
dimanfaatkan selain perikanan, karena kawasan berawa yang di musim penghujan
ketinggian air mencapai 2 – 3 meter.
Maka pemerintah, Dinas terkait, harus
mengambil langkah – langkah sebagai
berikut:
1.
Memotivasi
masyarakat agar menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sehubungan dengan
rendahnya produktifitas dan kualitas hasil produksi, agar petani tambak bandeng
dapat meningkatkan produktifitas dan
kualitas hasil produksi, sehingga dapat meningkatkan penghasilannya;
2.
Memberikan dana
stimulan, agar petani terpacu memberdayakan dirinya;
3.
Mendirikan stan / tempat pasar ikan di setiap pasar yang
ada di setiap kecamatan dan pasar desa
Dari analisis BEP harga dan BEP
Produksi dapat disimpulkan,bahwa pertanian tambak bandeng di kabupaten Lamongan
dapat dilanjutkan dengan syarat:
1). Produktifitas naik menjadi minimal
2.454 Kg ( 2,454 Ton ) / Ha ( bila harga
tetap Rp 7.390,00 ) atau
2). Harga hasil produksi naik menjadi
minimal Rp 9.869,00 / Kg ( bila produksi
tetap 1.838 Kg / Ha / Tahun.
5.3. Analisis Pelaksanaan Sistem manajemen
Pendidikan Partisipatif Untuk
Petani
Tambak Bandeng Di Kabupaten Lamongan
Sistem manajemen pendidikan
partisipatif menjadi pilihan alternatif pemberdayaan petani tambak bandeng,
karena:
1. SMPP adalah pendidikan non formal yang
materi pendidikan dan pelatihannya
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bukan berdasar kebutuhan penentu kebijakan;
2.
Lembaga pendidikan ( SMK ) perikanan, dalam realita lapangan, tidak
diminati oleh generasi muda, walaupun setelah lulus sekolah, mereka tetap
menekuni bidang perikanan ( pertambakan ), karena tidak mendapat lapangan kerja
sesuai keahliannya.
5.3.1. Pengkajian potensi dan masalah
Pengkajian
potensi dan masalah dari masing-masing forum pertemuan ( Kelompok ), kemudian
diplenokan dalam pertemuan, yang disebut Musyawarah Perencanaan Pendidikan (
Musrendik ) Desa / Kelurahan. Pertemuan ini diikuti perwakilan kelompok,
tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan LKMD atau sebutan lain, ketua RT / RW, BPD
dan Perangkat Pemerintah Desa / Kelurahan. Yang disebut wakil kelompok adalah
orang yang secara resmi dipilih dan ditunjuk oleh kelompok bersangkutan untuk
mewakili dalam Pleno Pertemuan Pengkajian Potensi dan Masalah. Wakil ini
diharapkan yang mampu membawa aspirasi kelompok dan bisa memberikan argumentasi
dalam diskusi sehingga usulannya bisa diterima dan dipahami oleh kelompok yang
lain. Oleh sebab itu, yang menjadi wakil kelompok tidak harus ketua kelompok
atau jabatan lain dalam kepengurusan kelompoknya, namun bisa juga anggota.
Kegiatan ini
difasilitasi oleh Kader Pembangunan Masyarakat dan dibantu oleh Kepala Desa / Kelurahan, Ketua LKMD atau sebutan lain dan
Ketua BPD. Agenda utama dari kegiatan ini adalah pemaparan hasil pengkajian
potensi dan masalah dari masing-masing forum pertemuan, dan penyusunan skala
prioritas. Daftar potensi dan masalah dari masing-masing kelompok disusun
secara pleno secara partisipatif pada forum ini, kemudian baru didiskusikan
serta dirumuskan skala prioritas masing-masing potensi dan masalah, yang
merupakan kebutuhan penanganan program ditingkat desa / kelurahan. Dengan
demikian, proses ini sangat penting untuk menjadi wahana pembelajaran
masyarakat, bagaimana mereka menetapkan skala prioritas, bagaimana membuat
kriteria penilaian serta bagaimana belajar berdiskusi dan saling menerima
“kekalahan” ketika usulan kelompoknya mengalami urutan prioritas rendah.
Salah satu
metode yang dapat dipakai untuk memfasilitasi diskusi dalam pertemuan ini
adalah Teknik Kajian Pilihan atau biasa disebut Matriks Ranking, yaitu teknik
untuk mengkaji sejumlah topik dengan member! nilai pada masing-masing aspek
kajian, berdasarkan sejumlah kriteria perbandingan. Kriteria perbandingan
tersebut berdasarkan pendapat masyarakat desa / kelurahan yang bersangkutan
sehingga sesuai dengan keadaan setempat.
Yang perlu
diperhatikan dalam melakukan teknik kajian pilihan ini adalah bagaimana
menentukan kriteria dan memberikan penilaian. Kriteria adalah patokan yang akan
dipergunakan untuk menilai suatu keadaan. Bila kriteria tersebut belum
disepakati terlebih dahulu, dapat memungkinkan terjadinya konflik antar kelompok.
Kriteria-kriteria
yang biasanya dipergunakan untuk menentukan skala prioritas antara lain:
- Kriteria : Kemendesakan
Masalah tersebut mendesak untuk segera diatasi karena kalau tidak
segera diatasi, keadaan akan bertambah buruk. Misalkan masalah kekurangan pangan,
atau masalah penyakit yang bisa menyebabkan kematian.
- Kriteria : Masalah Utama (Akar Masalah)
Setelah terjadi diskusi hubungan sebab
akibat, diketahui sejumlah akar masalah, yaitu masalah yang paling banyak
menyebabkan banyak masalah.
- Kriteria : Kepentingan Umum
Masalah tersebut menyangkut kepentingan orang
banyak, artinya bukan merupakan masalah bagi kepentingan sebagian kecil
masyarakat atau bagi satu kelompok tertentu saja.
- Kriteria : Ketersediaan Potensi (Sumber Daya)
Masalah tersebut dapat diatasi dengan
mengandalkan potensi dan sumber daya setempat (misalnya, biaya, ketrampilan
yang dibutuhkan, material dan sebagainya).
- Kriteria : Menambah Pendapatan
Masalah tersebut apabila diatasi akan
membantu peningkatan pendapatan keluarga, baik itu bagi pengembangan usaha
kembali maupun bagi kebutuhan lain (biaya sekolah, dan lainnya). Kriteria-kriteria lain dapat dikembangkan
sendiri oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang dilakukan.
Sedangkan cara memberikan penilaian dapat dilakukan secara kualitatif,
artinya penilaian dibuat tidak berdasarkan jumlah atau angka yang pasti,
melainkan hanya kira-kira. Misalnya, nilai yang paling memudahkan adalah nilai
perkiraan atau nilai perbandingan dari satu perkembangan keadaan dengan menyebutkan
dalam kategori : banyak sekali – banyak – cukup – kurang - kurang sekali. Bisa
juga dengan rentang atau skala nilai antara 1 sampai 10, dan sebagainya.
Selanjutnya, untuk melakukan teknik kajian
masalah, dapat dilakukan langkah-langkah berikut:
1. Tim Pemandu
/ KPM memastikan bahwa yang hadir telah mewakili unsur kelompok yang ada dalam
desa. Unsur kelompok ini merupakan representasi dari forum pertemuan yang ada.
2. Ketua
Kelompok Desa dan anggotanya serta lembaga-lembaga pemerintahan desa tidak
mengarahkan tetapi menyerap dan memfasilitasi jalannya diskusi.
3. Ingatkan
kepada peserta, bahwa masing-masing kelompok telah menyusun atau
mengidentifikasi potensi dan masalahnya. Kini yang perlu disusun secara
bersama-sama adalah menetapkan skala prioritas dari seluruh potensi dan masalah
yang telah diidentifikasi.
4. Ajak peserta
untuk menetapkan terlebih dahulu kriteria atau patokan-patokannya dalam membuat
nilai atau peringkat.
5.
Susunlah daftar kebutuhan semua kelompok
menjadi satu satuan kebutuhan Kelompok Desa secara acak ( tidak dirangking ). Sebaiknya, sebelumnya dibuat pengelompokan
masalah untuk :
1).
menyederhanakan tampilan seluruh permasalahan desa /
kelurahan,
2). mendiskusikan pembidangan pembangunan
desa. Masalah-masalah yang dalam satu topik / bidang dapat digabung, sehingga
akan jnernperrnudah jalannya diskusi.
6. Bagilah
peserta menjadi beberapa kelompok. Buatlah pembagian kelompok yang diacak,
sehingga tidak terjadi pengelompokan anggota dari kelompok yang sama.
7. Mintalah
masing-masing kelompok untuk memberi penilaian antara 1 sampai dengan 10 pada
kebutuhan-kebutuhan yang telah disusun menjadi satu satuan, berdasarkan
kriteria yang telah disepakati sebelumnya pada Lembar Skor Skala Prioritas
Kebutuhan ( contoh terlampir pada lampiran XVI ).
8. Jumlahkan
seluruh penilaian kelompok. Penilaian ini untuk menentukan skala prioritas.
Item-item yang memiliki jumlah yang tertinggi adalah merupakan kebutuhan yang
mendapat prioritas tertinggi pula.
9. Diskusikan
lebih lanjut dari hasil analisis pengkajian pilihan tersebut. Apabila ditemukan
bahwa masalah-masalah yang masuk kategori rangking atas mengelompok pada satu
dusun saja perlu dibahas kembali. Apabila masyarakat menilai bahwa pilihan
tersebut telah sesuai, maka hasil tersebut harus disahkan menjadi dokumen
perencanaan pendidikan Desa / Kelurahan.
10. Sampaikan
pada masing-masing perwakilan kelompok, untuk menginformasikan hasil diskusi
tersebut kepada anggotanya.
Adapun pelaksanaan
pengkajian potensi dan masalah dalam pelaksanaan SMPP di kabupaten Lamongan
sesuai hasil angket yang disebar kepada 100 responden, didapat data sebagai
berikut:
Tabel: 4.15
Keterlibatan Petani tambak Bandeng Dalam
Pengkajian Potensi Dan Masalah
|
No.
|
Uraian
|
Jumlah
|
Persentase
|
|
1
|
Tidak
pernah dilibatkan atau ditanya
|
86
|
86
|
|
2
|
Kadang
– Kadang dilibatkan
|
12
|
12
|
|
3
|
Selalu
dilibatkan
|
2
|
2
|
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009 )
Dari data tabel 4.19 diketahui, bahwa
petani tambak tidak pernah dilibatkan dalam pengkajian potensi dan maslah sebanyak 86 %, kadang – kadang dilibatkan 12
%, yang selalu dilibatkan hanya 2 %. Dengan demikian maka pelaksanaan SMPP
untuk petani tambak bandeng di Lamongan, masih tingkat Insial, karena sebagian
besar petani tambak bandeng tidak dilibatkan dalam pengkajian potensi dan
masalah.
5.3.2.
Penyusunan
program pendidikan dan pelatihan
Dalam penyusunan program pendidikan dan
pelatihan, petani tambak bandeng tidak pernah dilibatkan 82 %, 15 % kadang –
kadang, yang selalu dilibatkan 3 %.Jadi dalam Penyusunan program pendidikan dan
pelatihan untuk petani tambak bandeng hanya melibatkan orang tertentu yang
belum tentu mengerti kebutuhan dan aspirasi
para petani.Tabel berikut memperjelas keikutsertaan petani tambak
bandeng dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihannya.
Tabel: 5.16
Keikutsertaan Petani Tambak
Bandeng Dalam Penyusunan Program Pendidikan Dan Pelatihan.
|
No.
|
Uraian
|
Jumlah
|
Persentase
|
|
1
|
Tidak
pernah dilibatkan atau ditanya
|
82
|
82
|
|
2
|
Kadang
– Kadang dilibatkan
|
15
|
15
|
|
3
|
Selalu
dilibatkan
|
3
|
3
|
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009)
Dalam penyusunan program pendidikan
dan pelatihan akan membahas:
1. Membahas isu
– isu strategis berupa prioritas permasalahan dan prioritas pengembangan potensi yang harus
dilaksanakan oleh Desa / Kelurahan setidaknya lima tahun ke depan, berdasarkan
hasil pengkajian potensi dan masalah yang telah dilaksanakan
sebelumnya.
2. Membahas dan
merumuskan visi dan misi pembangunan desa / kelurahan berdasarkan hasil
penggalian inspirasi pada forum-forum di bawahnya, baik yang dilakukan oleh BPD
melalui kegiatan penyerapan aspirasinya, maupun oleh LDKM, RT-RW maupun
organisasikemasyarakatan Desa /
Kelurahan lainnya.
3. Membahas program-program strategis yang perlu
direalisasikan secara
berkelanjutan dalam rangka mencapai visi – misi yang telah ditetapkan.
Selain itu dalam penyusunan penyusunan program pendidikan dan
pelatihan berfungsi:
1.
Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat
yang
diperoleh dari musyawarah
perencanaan pada tingkat di bawahnya.
2.
Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai
melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Kota maupun sumber
pendanaan lainnya.
3.
Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan yang
selanjutnya akan
dibahas pada Musrenbang
Kecamatan.
4.
Musrenbang Tahunan dilaksanakan dengan memperhatikan
rencana pembangunan jangka menengah Desa / Kelurahan, kinerja implementasi
rencana tahun berjalan serta masukkan dari narasumber dan peserta yang
menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
5.3.3. Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan
Dalam pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan, petani tambak bandeng terlibat sebagai peserta,
pembantu panitia dan sebagai panitia pelaksana. Persentase kedudukan dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terangkum dalam tabel berikut
Tabel: 5.17
Kedudukan Dalam Pelaksanaan
Pendidikan Dan Pelatihan..
|
No.
|
Uraian
|
Jumlah
|
Persentase
|
|
1
|
Peserta
|
95
|
95
|
|
2
|
Pembantu
panitia
|
3
|
3
|
|
3
|
Panitia
Pelaksana
|
2
|
2
|
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009)
Tabel:
5.21, menunjukkan, bahwa 2 % dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan adalah
sebagai pelaksana. Hal ini terkait dengan kegiatan yag dibiayai oleh swadaya,
Kades Blawi (2009 ). Adapun biaya yang dari Dinas terkait, petani hanya sebagai
peserta ( 95 % ), hanya 3 % sebagai pembantu panitia. Harapan petani, dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ditangani petani sendiri, baik dana
swadaya maupun pemerintah, agar dapat meningkatkan keberdayaan para petani,
Ketua LPM Desa Balun, Mulyono (2009 ).
5.3.4. Sumber biaya
pelaksanaan SMPP
Tabel: 5.18
Sumber Pembiayaan Pelaksanaan SMPP
|
No.
|
Uraian
|
Jumlah
|
Persentase
|
|
1
|
Dinas
terkait
|
77
|
77
|
|
2
|
Pemerintah
dan swadaya
|
3
|
3
|
|
3
|
Swadaya
murni
|
20
|
20
|
|
4 Jumlah 100 100
|
|||
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009)
Sumber dana untuk pelaksanaan SMPP
dari Pemerintah 77 % dan swadaya murni 20 %. Pelaksanaan SMPP pada tingkat
Emansipatoris, dana harus bersumber dari
swadaya murni, dana dari pemerintah hanya sebagai stimulan, bkan dana pokok.
Penggalian dana pelaksanaan SMPP
yang emansipatoris dapat diilustrasikan secara minimal sebagai berikut:
1. Ilustrasi penggalian sumber dana
Gambaran penggalian dana
ini, diprediksi secara minimal dari tiga sumber saja, yakni:
1). Produksi;
2). Pemasaran;
3). Pengolahan hasil produksi.
Keuntungan dari biaya produksi, pupuk misalnya. Luas lahan tambak 25.000
Ha. Kebutuhan pupuk sekali tanam minimal 5 Kw / Ha,dengan harga per Kw ( Orea +
TSP ) Rp 150.000,00 . Jadi kebutuhan pupuk sekali tanam 25.000 x 5 Kw x
Rp 150 .000,00 = Rp 1.875.000.000,00.
Bila prediksi keuntungan minimal 5 %, maka dari unit
produksi mendapat keuntungan Rp 1.875.000.000,00 x 5 % = Rp 93.750.000,00
Keuntungan dari biaya pemasaran, dana diperoleh dari insentif harga
sebanyak Rp 50,00 / Kg hasil produksi yang dijual lewat kelompok .
Dari hasil insentif proses penjualan hasil produksi,
diprediksi mendapatkan dana dalam sekali panen ( minimal )12.500 Ton =
12.500.000 Kg ( Produksi ½ Ton / Ha, luas areal 25.000 Ha ). Jadi pendapatan
kelompok yang diperoleh dari seksi pemasaran adalah 12.500.000 Kg x Rp 50,00 =
Rp 625.000.000,00
Keuntungan yang diperoleh dari seksi pengelolaan.
Diprediksi diolah 10 % dari hasil produksi ( 1.250.000 Kg ), dengan insentif
harga
Rp 100,00 / Kg yang dijual lewat kelompok, maka kelompok
mendapat dana sebesar 1.250.000 Kg x Rp 100,00 = Rp 125.000.000,00
Dari
analisis deskriptif sumber dana secara minimal, dari tiga seksi yang terbentuk
dalam Kelompok Tingkat Desa / Kelurahan, yakni seksi produksi, seksi pengolahan
hasil produksi dan pemasaran dapat diperoleh dana dalam sekali panen, sebagai berikut:
1). Seksi produksi Rp
93.750.000,00
2). Seksi Pemasaran Rp 625.000.000,00
3). Seksi Pengolahan Rp 125.000.000,00
______________________________________
Jumlah Rp
843.750.000,00
2. Arahan penggunaan dana
1). 50 % untuk
kegiatan kelompok tingkat dasar ( RT / Dusun );
2). 30 % untuk kegiatan tingkat Desa / Kelurahan;
3). 15 % untuk Pemerintah, Dinas Terkait (
Pembinaan );
4). 5 % untuk biaya cadangan ( Tak terduga ).
Dari ketentuan arahan penggunaan dana, maka perolehan dana setiap pos dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Kelompok tingkat dasar tersedia dana Rp 843.750.000,00
x 50 % =
Rp 421.875.000,00.
Jumlah Desa / Kelurahan di kawasan petani tambak bandeng 165 Desa. Bila setiap
desa terdapat 10 Kelompok dasar, maka di kabupaten Lamongan terdapat 1.650
kelompok dasar, dengan demikian maka setiap Kelompok dasar tersedia dana
Rp 421.875.000,00 : 1.650 =
Rp 225.682,00
2. Kelompok tingkat Desa / Kelurahan, tersedia dana Rp 843.750.000,00 x 30
%
= Rp 253.125.000,00. Setiap kelompok Desa / Kelurahan
tersedia dana
Rp 253.125.000,00
:165 = Rp 1.534.091,00
3. Dana pembinaan
untuk Dinas terkait Rp 843.750.000,00 x 15 %
= Rp 126.562.500,00.
4. Dana cadangan
sebanyak Rp 843.750.000,00 x 5 % = Rp 42.187.500,00
5.3.5. Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Dan
Pelatihan
Dari hasil angket tentang pengawasan
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, masyarakat tidak mengerti 19 % dan yang
menjawab diawasi pemerintah 56 %, yang menjawab bersama – sama antara pemerintah
dan masyarakat 12 %, sedangkan yang menjawab diawasi masyarakt saja hanya
13 %.
Pengawasan oleh masyarakat yang 13 %
berkaitan dengan dana swadaya, Kades Putatkumpul ( 2009 ). Kalau dana
dari Dinas terkait, petani tambak bandeng tidak ikut dalam pengawasan.Hal ini
sesuai data survey berikut
Tabel: 5.19
Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Dan
Pelatihan
|
No.
|
Uraian
|
Jumlah
|
persentase
|
|
1
|
Pemerintah
|
56
|
56
|
|
2
|
Pemerintah dan masyarakat
|
12
|
12
|
|
3
|
Masyarakat
|
13
|
13
|
|
4
|
Tidak mengerti / tidak menjawab
|
19
|
19
|
|
Jumlah
|
100
|
100
|
|
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009)
5.3.6. Pertanggungjawaban Program
Pertanggungjawaban program masih
didominasi pemerintah ( 76 % ), sehingga masyarakat tidak merasa memiliki.
Programyang telah dilaksanakan tidak ada tindak lanjut, akibatnya cepat rusak,
masyarakat apatis tentang apakah tujuan program tercapai, apakah penggunaan
dana benar dan sah. Masyarakat tidak peduli. Urain tersebut sesui data hasil
angket sebagai berikut:
Tabel: 5.20
Pertanggungjawaban Program Pendidikan Dan
Pelatihan
|
No.
|
Uraian
|
Jumlah
|
persentase
|
|
1
|
Pemerintah
|
76
|
76
|
|
2
|
Pemerintah dan masyarakat
|
16
|
16
|
|
3
|
Masyarakat
|
8
|
8
|
|
Jumlah
|
100
|
100
|
|
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009)
Setiap
program pendidikan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung
jawabkan oleh pelaksana, secara administratif maupun
sosial. Yang harus dipertanggung-jawabkan oleh pelaksana adalah:
1. Ketercapaian tujuan
program, yakni apakah pelaksanaan program sudah mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dan mengena pada sasaran yang dikehendaki.
2. Penggunaan dana, yakni
apakah dana yang tersedia digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan
apakah penggunaan dengan cara yang benar dan sah.
Adapun bentuk pertanggung-jawaban program:
1. Laporan
tertulis, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan hasil –
hasil pelaksanaan program.
2. Pembukuan keuangan,
disertai dengan bukti bukti sah penerimaan – pengeluaran.
3. Dokumen – dukomen yang
relevan, seperti berita acara serah – terima, foto – foto, dsb.
Pertanggungjawaban
disampaikan kepada:
1.Pertanggung-jawaban
administratif disampaikan kepada pemerintah atau pemberi dana.
2. Pertanggung-jawaban
sosial akan disampaikan kepada masyarakat, bisa melalui forum musyawarah desa
atau musyawarah kelompok tingkat Desa / Kelurahan
Pertanggungjawaban dilaksanakan
setelah realisasi kegiatan selesai dilaksanakan. Pertanggungjawaban
dilaksanakan melalui forum Musyawarah Pertanggungjawaban. Musyawarah
Pertanggungjawaban dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kegiatan secara administratif maupun publik, dan diselenggarakan dengan
langkah:
1.
persiapan,
2.
pelaksanaan musyawarah,
3.
penyusunan berita acara hasil
musyawarah,
4.
perumusan rekomendasi dan perbaikan
program,
5.
menyusun tindak lanjut program meliputi
pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan terhadap program yang telah selesai
dilaksanakan.
Dalam rangka pemeliharaan dan
pelestarian dapat dibentuk Tim Operasional dan Pemeliharaan ( O & P )
maupun kegiatan pasca program meupun langkah-langkah pelaksanaannya.
Keanggotaan Tim O & P dapat berasal dari unsur Kelompok / RT, Dusun / RW, maupun
kelompok masyarakat lainnya.
5.3.7. Pengendalian Program
Pengendalian program merupakan salah satu
rangkaian dari manajemen pendidikan secara keseluruhan. Pengendalian program
harus menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pendidikan. Hal ini
diwujudkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan
pendidikan, sehingga muncul partisipasi dan keswadayaan masyarakat secara
optimal, yang selanjutnya masyarakat ikut merasa memiliki dari hasil
pembangunan dan pendidikan yang telah dilaksanakan tersebut.
yang dimaksud dengan pengendalian program adalah kegiatan untuk menjamin adanya
kesesuaian program yang dilakukan dengan sesuatu yang telah direncanakan
sebelumnya, sekaligus memberikan koreksi atas penyimpangan atau ketidakmampuan
dalam pelaksanaan program.
Pengendalian program menekankan koordinasi
secara mantap antar sektor dan pelaku program, serta pengawasan oleh
masyarakat. Bentuk kegiatan Pengendalian Program meliputi :
1. pelaporan,
2. pengawasan publik,
3. pemantauan dan evaluasi,
4. bantuan teknis.
Pelaporan, merupakan proses penyampaian data dan / atau informasi mengenai kemajuan
pelaksanaan kegiatan, beserta berbagai masalah yang dihadapi. Pelaporan bertujuan untuk
mengetahui perkembangan proses pelaksanaan kegiatan mulai pengkajian potensi
dan masalah, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan pelestarian.
Pengawasan Publik
adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun
tidak langsung terhadap proses pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan
pendidikan. Pengawasan Publik ini bertujuan untuk memastikan :
1.
Seluruh proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan aturan main
serta ketentuan yang telah disepakati bersama,
3.
Pengelolaan kegiatan berjalan tepat sasaran,
tepat waktu dan tepat
pemanfaatan.
Untuk
menumbuhkan proses pengawasan publik agar dapat berjalan dengan baik, maka
pengelola program di Desa / Kelurahan perlu memberikan informasi yang
seluas-Iuasnya kepada masyarakat berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan
kegiatan melalui :
1.
Papan Informasi, yang berisi :
1). Nama Kegiatan,
2). Waktu Pelaksanaan Kegiatan,
3). Jumlah dan Sumber Anggaran.
2. Forum-forum pertemuan yang dilakukan di Desa
/ Kelurahan
Gambar: 5.9
Jaringan Organisasi Pemberdayaan Petani Tambak Bandeng
Pengendalian program, masyarakat kurang terlibat, yakni tetap pemerintah
mendominasi pengendalian progran ( 75 % ), sesuai hasil angket berikut:
Tabel: 5.21
Pengendalian Program Pendidikan Dan Pelatihan
|
No.
|
Uraian
|
Jumlah
|
persentase
|
|
1
|
Pemerintah
|
75
|
75
|
|
2
|
Pemerintah dan
masyarakat
|
14
|
14
|
|
3
|
Masyarakat
|
11
|
11
|
|
Jumlah
|
100
|
100
|
|
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009)
5.3.8. Pemantauan
Dan Evaluasi.
Pemantauan
adalah proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara terencana untuk
melihat apakah kegiatan atau program telah berjalan sesuai dengan rencana.
Kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin dan berkala, maupun sewaktu-waktu bila
diperlukan. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisa informasi untuk
melihat apakah kegiatan atau program telah membuahkan hasil sebagaimana yang
diharapkan. Atau bisa juga dikatakan bahwa evaluasi ini untuk melihat sejauh
mana kegiatan atau program telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Dengan
demikian pemantauan dan evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang saling
berkaitan, dan menjadi sama pentingnya dengan kegiatan perencanaan dan
pelaksanaan program itu sendiri.
Pemantauan
dan Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan perkembangan program, dan menilai
kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip dan mekanisme yang telah
ditetapkan, dan mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan penyusunan tindakan perbaikan.
Kegiatan
Pemantauan dan Evaluasi dapat dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat sendiri
maupun oleh Lembaga / Badan / Dinas yang memiliki kewenangan melakukan
pemantauan dan evaluasi.
Pemantauan
dan evaluasi partisipatif merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang
menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan
demikian, masyarakat bukan sekedar sebagai penerima manfaat program dan sumber
informasi, tetapi mereka dapat menjadi pelaku yang berperan dalam pengendalian
program tersebut.
Pemantauan
dan evaluasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan biaya dan waktu yang
diperlukan. Misalnya bila waktu dan biaya sangat terbatas, maka pemantauan dan
evaluasi dapat dilakukan secara acak.Agar pemantauan dan evaluasi mendapatkan
hasil yang maksimal, maka harus diupayakan melibatkan pihak-pihak yang terlibat
( pengelola maupun penerima manfaat secara langsung).
Analisis data
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem manajemen
pendidikan partisipatif di kabupaten Lamongan, diuraikan pada tabel berikut
Tabel:
5.22
Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan
|
No.
|
Uraian
|
Jumlah
|
persentase
|
|
1
|
Pemerintah
|
74
|
74
|
|
2
|
Pemerintah dan
masyarakat
|
14
|
14
|
|
3
|
Masyarakat
|
12
|
12
|
|
Jumlah
|
100
|
100
|
|
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009)
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
SMPP di Kabupaten Lamongan, menurut hasil jawaban responden dari 100 angket,
adalah oleh pemerintah 74 %, pemerintah dan masyarakat 14 % dan pemantauan dan
evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat hanya 12 %, terkait dengan dana
swadaya, Kades Blawi ( 2009).
5.4. Analisis Rekomendasi Pengembangan Sistem Manajemen Pendidikan
Partisipatif Petani Tambak Bandeng Di Kabupaten Lamongan
5.4.1.Analisis SWOT
Analisis
pengembangan sistem manajemen pendidikan partisipatif menggunakan analisis SWOT
secara kualitatif. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi kondisi obyek, yaitu untuk melihat Strength (kekuatan), Weakness
(kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threat (ancaman)
serta menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi perencanaan yang
dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah dasar pemecahan masalah
yang diperlukan dalam pengembangan selanjutnya.
1. Kekuatan (Strength)
Aspek yang
dapat menjadi kekuatan dari Pertanian Tambak Bandeng Lamongan adalah sebagai
berikut.
1). Komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membantu sumberdaya baik
sarana prasarana, dana, sumberdaya manusia kepada petani tambak bandeng.
2). Dukungan
dari Dinas Perikanan dan Kelautan, ditandai dengan visinya, ”Terwujudnya
Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha dan Pembedayaan Masyarakt di
Bidang Perikanan dan Kelautan”.
3). Adanya
lahan pertanian tambak bandeng seluas 31 % dari
seluruh wilayah persawahan , yang merupakan pencaharian 29% penduduk
kabupaten Lamongan.
4). SDM petani tambak bandeng yang rata- rata
berpendidikan SLTP.
5). Adanya
kelompok petani tambak yang berjumlah 70, yang rata-rata 9 kelompok di setiap
kecamatan.
2. Kelemahan (Weakness)
Aspek yang
merupakan masalah atau kendala yang datang dari dalam wilayah atau obyek itu
sendiri. Aspek yang dapat menjadi kelemahan dari petani tambak bandeng di
kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
1) Produktifitas pertanian
tambak bandeng rendah.
2) Harga jual hasil
produksi murah.
3) Pejualan hasil produksi sistem ijon
4) Belum semua kecamatan
wilayah petani tambak memiliki kelompok yang memadai.
5) Pasar ikan air tawar (
Ikan Bandeng ) hanya satu yang memadai, ( Pasar Ikan Lamongan ).
3. Peluang (Opportunity)
Kesempatan yang berasal dari luar wilayah studi. Kesempatan
tersebut diberikan sebagai akibat dari pemerintah, peraturan atau kondisi
ekonomi global. Aspek yang dapat menjadi peluang dari Pertanian tambak bandeng
di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
1) Kabupaten Lamongan
terletak 40 km dari ibukota propinsi Jawa Timur dan jalur utama dari dua kota
industri yaitu Tuban dan Gresik.
2). Misi Dinas Perikanan dan Kelautan, mewujudkan produksi
dan -
produktifitas
Perikanan.
3). Peluang pasar
yang terbuka baik lokal maupun antar daerah.
4). Tersedia kolam pembenihan di sekitar Kantor Dinas
Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Lamongan.
5). Tersedianya pasar
di setiap kecamatan
6). Adanya dana
dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN
untuk pembiayaan
pembangunan bidang perikanan sebesar
Rp.13.559.392.100,00
7). Kebutuhan konsumsi ikan masih kurang baik kebutuhan
lokal maupun
antar daerah.
4. Ancaman (Threats)
Hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian yang berasal dari
luar wilayah studi. Aspek yang dapat menjadi kerugian dari pertanian tambak di
Kabupaten Lamongan adalah:
1). Adanya pedagang yang memonopoli perdagangan di pasar
Lamongan,
2). Belum terbentuk jaringan pemasaran yang efektif,
3). Harga ikan laut lebih murah.
5. Analisis IFAS
dan EFAS SMPP di Kabupaten Lamongan
Salah satu
langkah untuk menetukan strategi
pengembangan yang akan dilakukan adalah dengan mengintrepretasikan faktor –
faktor internal dan eksternal melalui interpretasi streght (kekuatan),
weakness (kelemahan), oportunity (peluang)
dan threats (ancaman). Berikut ini merupakan analisis dengan metode SWOT untuk
SMPP di Kabupaten lamongan melalui proses telaah IFAS ( External strategic
Factors Analysis Summary ) untuk diketahui posisi kedudukannya dalan
kuadran SWOT.
Penilaian
dalam kuadran SWOT dilakukan dengan metode pembobotan pada elemen tiap aspek
internal maupun eksternal yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ditentukan ratingnya berdasarkan
kondisi eksisting dan pengaruhnya eleman tersebut dalam Sistem Manajemen Pendidikan
Partisipatif yang terdapat di Kabupaten Lamongan. Nilai bobot merupakan nilai
pada tiap elemen yang terdapat pada aspek internal maupun eksternal yang
diperolah dari hasil survey primer yang telah dilakukan sebelumnya oleh
peneliti. Pemberian kategori bobot dilakukan dengan membagi besaran nilai aspek
internal maupun eksternal dengan jumlah bobot total adalah bernilai 1. Cara ini
dilakukan untuk memperlihatkan besarnya pengaruh setiap nilai elemen aspek
internal maupun eksternal dalam penentuan strategi pengembangan.
Nilai rating
adalah nilai faktor atau variabel yang didasarkan pada kondosi eksisting dan
pengaruhnya elemen tersebut dalam SMPP terutama pada seberapa besar pengaruhnya
terhadap pengembangan SMPP yang terdapat di Kabupaten Lamongan. Rating dihitung
untuk masing – masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding)
sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi
kegiatan SMPP yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel
myang masuk kategori kekuatan dan peluang) diberi nilai dari +1 sampai dengan
+4 sangat baik). Sedangkan varibel yang bersifat negatif, jika kelemahannya
besar sekali nilainya adalah 4, sedangkan jika kelemahannya di bawah rata –
rata, nilainya adalah 1. Pada analisis IFAS SMPP di Kabupaten lamongan,
kekuatan sebagai faktor strategi internal sebesar 1,9 sedangkan nilai kelemahannya
yang dimiliki sebesar 1,7 seperti data berikut
Tabel: 5.23
Analisis IFAS SMPP Di Kabupaten Lamongan
|
Faktor - faktor Strategi Internal
|
Bobot
|
Rating
|
BobotX
rating
|
|
KEKUATAN
|
|||
|
1). Komitmen
Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membantu sumberdaya baik sarana
prasarana, dana, sumberdaya manusia kepada petani tambak bandeng.
2). Dukungan dari Dinas Perikanan
dan Kelautan, ditandai dengan visinya, ”Terwujudnya Perekonomian Daerah
Melalui Optimalisasi Usaha dan Pembedayaan Masyarakt di Bidang Perikanan dan
Kelautan”.
3). Adanya lahan pertanian tambak
bandeng seluas 31 % dari seluruh
wilayah persawahan , yang merupakan pencaharian 29% penduduk kabupaten
Lamongan.
4). SDM petani tambak bandeng yang rata- rata
berpendidikan SLTP.
5). Adanya kelompok petani tambak
yang berjumlah 70, yang rata-rata 9 kelompok di setiap kecamatan.
Sub total
|
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
|
4
4
4
4
3
|
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
1,9
|
|
KELEMAHAN
1)
Produktifitas pertanian tambak bandeng rendah.
2)
Harga jual hasil produksi murah.
3)
Pejualan hasil
produksi sistem ijon
4)
Belum semua kecamatan wilayah petani tambak memiliki
kelompok yang memadai.
5)
Pasar ikan air tawar ( Ikan Bandeng ) hanya satu yang
memadai
( Pasar
Ikan Lamongan ).
Sub Total
|
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
|
3
4
3
3
4
|
0,3
0,4
0,3
0,3
0,4
1,7
|
|
Total
|
1
|
|
3,6
|
Sumber: Pengolahan Data Primer ( 2009 )
Analisis EFAS untuk mengetahui seberapa besar nilai faktor eksternal
yang berpengaruh pada SMPP. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh bahwa
hasil penilaian EFAS SMPP untuk faktor peluang sebagai salah satu faktor
eksternal sebesar 2,7, sedangkan untuk
faktor ancaman sebesar 1,0. Nilai keseluruhan yang merupakan jumlah antara
peluang dan ancaman sebesar 3,7
Tabel: 5.24
Analisis EFAS SMPP di kabupaten Lamongan
|
Faktor - faktor
Strategi Eksternal
|
Bobot
|
Rating
|
BobotX
rating
|
|
PELUANG
|
|||
|
1). Kabupaten
Lamongan terletak 40 km dari ibukota
propinsi
Jawa Timur dan jalur utama dari dua kota
industri
yaitu Tuban dan Gresik.
2). Misi Dinas Perikanan dan Kelautan, mewujudkan
produksi dan produktifitas
Perikanan.
3). Peluang
pasar yang terbuka baik lokal maupun antar
daerah.
4). Tersedia kolam pembenihan di sekitar Kantor Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan.
5). Tersedianya pasar di setiap kecamatan
6). Adanya dana dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi
dan APBN
untuk pembiayaan pembangunan bidang
perikanan
sebesar Rp.13.559.392.100,00
7). Kebutuhan konsumsi ikan masih kurang baik kebutuhan
lokal
maupun antar daerah.
Sub total
ANCAMAN
|
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,7
|
4
4
4
4
3
4
4
|
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4
2,7
|
|
1).
Adanya pedagang yang memonopoli perdagangan di
pasar
Lamongan,
2). Belum terbentuk jaringan pemasaran yang efektif,
3). Harga ikan laut lebih murah.
Sub Total
|
0,1
0,1
0,1
0,3
|
3
4
3
|
0,3
0,4
0,3
1.0
|
|
Total
|
1
|
|
3,7
|
Sumber:
Pengolahan Data Primer ( 2009 )
5.4.2. Dasar Pemberian Bobot Dan
Rating Aspek Kegiatan Pada Elemen
Kekuatan
Semua elemen kekuatan
diberi bobot sama yaitu 0,1 yang diperoleh 1 dibagi dengan 10 faktor – faktor
ekternal baik kekuatan (streght) maupun kelemahan (weakness)
1. Komitmen
pemerintah Kabupaten laamongan dalam membantu sumber daya baik sarana
prasarana, dana, sumberdaya manusia pada SMPP utamanya berkaiatan dengan teknologi informasi (Bobot
0,10 dan Rating 4)
Rating
4 berdasarkan penilaian bahwa faktor ini memberikan
pengaruh
yang sangat besar terhadap kesiapan petani tambak dalam
mengembangan SMPP. Faktor komitmen pemerintah
daerah merupakan
salah faktor penting untuk berkembangannya kegiatan pengembangan
SMPP di Kabupaten Lamongan
2. Dukungan
dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dengan
ditandai dengan Visi dan misinya,
mewningkatkan produktifitas perikanan
( bobot
0,10 dan rating 4 )
Rating 4 berdasarkan penilaian bahwa faktor ini meberikan
pengaruh yang
sangat besar terhadapa kondisi pengembangan SMPP. Faktor sumber dukungan
Dinas Perikanan dan Kelautan dalam peningkatan produktifitas perikanana di Kabupaten Lamongan, merupakan salah satu
faktor penting untuk berkembangnya kegiatan pengembangan SMPP di Kabupaten
Lamongan.
3. Adanya lahan pertanian tambak bandeng seluas
31 % dari seluruh wilayah
persawahan , yang merupakan pencaharian 29%
penduduk kabupaten
Lamongan.
( bobot 0,1 dan rating 4 )
Rating 4 berdasarkan penilaian bahwa faktor
ini memberikan pengaruh
yang sangat besar
terhadap kondisi pengembangan SMPP merupakan
salah satu faktor
sangat penting dan menunjang untuk menunjang kegiatan
SMPP di Kabupaten
lamongan
4. SDM petani tambak bandeng yang rata- rata
berpendidikan SLTP.
( bobot 0,10 dan rating 4 )
Rating 4 berdasarkan penilaian bahwa faktor
ini memberikan pengaruh
yang sanga besar
terhadap kondisi pengembangan SMPP. Faktor
pendidikan
Petani tambak,
keterampilan dan pengalaman merupakan salah satu faktor
sangat
penting dan menunjang SMPP di kabupaten
Lamongan.
5. Adanya kelompok
petani tambak yang berjumlah 70, yang rata-rata 9
kelompok di setiap kecamatan ( bobot 0,10 dan
rating 3 )
Rating 3 berdasarkan penilaian bahwa faktor ini
memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi pengembangan SMPP. Faktor
adanya kelompok merupakan salah satu faktor sangat penting dan menunjang untuk
berkembangnya kegiatan SMPP di Kabupaten Lamongan.
5.4.3. Dasar
Pemberian Bobot Dan Rating Aspek Kegiatan Pada Elemen
Kelemahan
1. Produktifitas
pertanian tambak bandeng rendah( bobot 0,10 dan rating 4)
Rating 4 berdasarkan penilaian bahwa faktor ini
memberikan pengaruh yang sangat
besar terhadap kondisi pengembangan. Produktifitas pertanian tambak bandeng di
Kabupaten Lamongan, merupakan Salah satu faktor penting dan munujang untuk
kegiantan pengembangan SMPP di Kabupaten Lamongan.
2. Harga jual hasil produksi murah.( 0,10 dan
rating 3 )
Rating 3 berdasarkan
penilaian bahwa faktor ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi
pengembangan SMPP. Harga hasil produksi murah dapat menurunkan penghasilan yang
berakibat penurunan kesejahteraan.
3. Pejualan hasil produksi sistem ijon( bobot 0.10 dan dan
rating 3 )
Bobot 3 berdasarkan penilaiaan bahwa faktor
tersebut membawa
penmgaruh yang besar terhadap posisi strategis
pengembangan
SMPP
karena faktor sistem pejualan hasil produksi dapat mempengaruhi
naik turunnya
harga.
4. Belum
semua kecamatan wilayah petani tambak memiliki kelompok yang
memadai.(bobot 0,10 dan rating 4 )
Rating 4 berdasarkan penilaian bahwa
pengaruh faktor tersebut terhadap
posisi strategis pengembangan
SMPP tergolong sangat besar karena dengan
bergabung dalam kelompok
merupakan alat untuk menggerakkan SMPP.
5. Pasar ikan air tawar ( Ikan
Bandeng ) hanya satu yang memadai yakni
Pasar
Ikan Lamongan, pasar yang kurang
merata mengakibatkan perdagangan mudah termonopoli oleh pedagang tertentu saja.
5.4.4. Dasar
Pemberian Bobot Dan Rating Aspek Kegiatan Pada Elemen
Peluang
Semua elemen kekuatan
diberi bobot sama yaitu 0,1 yang diperoleh dari angka 1 dibagi dengan 10 faktor
– faktor internal baik peluang (opportunity)
maupun ancaman
(threats)
1. Kabupaten
Lamongan terletak 40 km dari ibukota
propinsi Jawa Timur dan
jalur
utama dari dua kota industri yaitu Tuban dan Gresik.
(
bobot 0,1 dan rating 4 )
Rating 4 berdasarkan penilaian bahwa faktor
ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi pengembangan SMPP.
Faktor letak 40 km dari ibukota propinsi
Jawa Timur dan jalur utama dari dua kota industri yaitu Tuban dan Gresik, sangat
penting dan menunjang untuk kegiatan
pengembangan pemasaran hasil di Kabupaten
Lamongan.
2. Misi
Dinas Perikanan dan Kelautan, mewujudkan
produksi dan produktifitas
Perikanan( bobot 0,10 dan rating 4 ).
Rating 4 berdasarkan penilaian bahwa faktor
ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi pengembangan
pendidikan berbasis SMPP. Faktor kebijakan dan dukungan pemerintah merupakan
salah satu faktor sangat penting dan
menunjang untuk berkembangnya kegiatan
pengembangan pendidikan berbasis SMPP di
Kabupaten Lamongan.
2. Peluang pasar yang
terbuka baik lokal maupun antar daerah. ( bobot 0,1 dan
rating 4 ).
Rating
4 berdasarkan penilaian bahwa faktor ini memberikan pengaruh yang sangat besar
terhadap kondisi pengembangan pendidikan berbasis SMPP. Penguasaan SMPP melalui
pendidikan dan latihan berpengaruh pada kegiatan pengembangan kegiatan untuk
membuka pasar antar daerah.
4. Tersedia kolam
pembenihan di sekitar Kantor Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan.( bobot 0,1 dan rating 4 )
Rating 4 berdasarkan penelitian bahwa
faktor ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi pengembangan
pendidikan berbasis SMPP. Tempat ini bisa digunakan sebagai tempat pelatihan
dan percontohan pendidikan dalam pembenihan ikan dan cara meningkatkan
produktifitas hasil perikanan .
5. Tersedianya pasar di setiap kecamatan di Kabupaten
Lamongan
( bobot 0,1dan rating 4 )
Rating 4 berdasarkan penelitian bahwa faktor ini
memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi pengembangan pendidikan
berbasis SMPP. Dengan ketersediaan pasar walaupun bukan pasar ikan, dapat
sebagai transit ikan menuju ke daerah tujuan.
6.
Adanya dana dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN untuk pembiayaan
pembangunan bidang perikanan sebesar
Rp.13.559.392.100,00 ( bobot 0,1 dan
rating 3 )
Rating 3 berdasarkan penelitian bahwa
faktor ini memberikan pengaruh yang sangat besar karena dengan adanya dana
dapat merangsang masyarakat untuk menggali dana yang lebih besar dari swadaya.
7. Kebutuhan
konsumsi ikan masih kurang baik kebutuhan lokal maupun
antar
daerah( bobot 0,1dan rating 4 )
Rating 4 berdasarkan penelitian bahwa faktor ini
memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi pengembangan pendidikan
berbasis SMPP. Karena kebutuhan konsumsi ikan akan mempengaruhi harga pasar
hasil produksi perikanan di Kabupaten Lamongan
5.4.5. Dasar Pemberian Bobot Dan Rating Aspek Kegiatan Pada Elemen Ancaman
1. Adanya pedagang yang memonopoli perdagangan
di pasar Lamongan,
( bobot 0,1dan rating 3 )
Rating 3. Faktor
ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi pengembangan
pendidikan berbasis SMPP. Faktor ini bisa mempermainkan harga pasar, tanpa
peduli terhadap penghasilan petani tambak, yang berakibat keputusasaan
2. Belum terbentuk jaringan pemasaran yang efektif ( bobot
0,1 dan
rating 4).
Rating
4. faktor ini berpengaruh besar terhadap harga hasil produksi, karena denga
jaringan sistem pemasaran yang efektif dapat membantu para petani tambak, agar
dapat menjual hasil produksinya dengan harga yang layak.
3. Harga ikan laut lebih murah ( bobot 0,1 dan
rating 3 )
Rating 3. Faktor
ini berpengaruh terhadap pertanian tambak, tapi
tidak dominan, karena beda konsumen.
Berdasarkan analisis SWOT dan IFAS / EFAS
dapat disimpulkan bahwa potensi + masalah adalah 0,20 dan peluang + ancaman
adalah 1,7 seperti pada perhitungan berikut :
X = Potensi
+ Masalah
= 1,90 – 1,70
= 0,20
Y = Peluang
+ Ancaman
= 2,7 – 1,0
= 1,7
Hasil analisis SWOT dan analisis IFAS / EFAS tersebut ditas dapat
ditentukan letak kedudukan dari kondisi pelaksanaan SMPP di Kabupaten Lamongan, yaitu seperti berikut:
Gambar 5.10
Hasil IFAS dan
EFAS SMPP Di Kabupaten Lamongan
Berdasarkan
kedudukannya dalam kuadran SWOT, maka posisi SMPP terletak pada kuadran I yang
memiliki strategi pertumbuhan stabil,
pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan
kondisi. Makna dari posisi kuadran I dan ruang B tersebut adalah pengembangan
SMPP dilaksanakan dengan bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan dalam mengaplikasikan SMPP, agar dapat meningkatkan
tingkat tahapan dari Inisial ke partisipatoris atau ke tahap
Emansipatoris.
Strategi yang
dilakukan terkait dengan posisi kuadran SWOT pada ruang B.
Hasil penelitian dapat diperoleh,
bahwa potensi pertanian tambak bandeng di kabupaten Lamongan seperti tabel berikut:
Tabel: 5.25
Potensi Pertanian tambak
Bandeng Di Kabupaten Lamongan
|
No.
|
Potensi
|
Keadaan
|
Kesimpulan
|
|
1
|
Penduduk
|
345.895 Jiwa
|
Baik
|
|
2
|
Pendidikan
|
TamatSD(14%),SLTP ( 26 % ),SLTA (21%),
PT ( 8 % )
|
Baik
|
|
3
|
Kelompok Petani Tambak Bandeng
( PTB )
|
70 kelompok, Rata –rata 9 / kecamatan. Kecamatan Sekaran dan Maduran
belum tebentuk PTB
|
Baik
|
|
3
|
Sosial Ekonomi
|
Paspasan75,31%;18%Bisamenebung 1 juta/ bulan;5,74 % bisa menabung 2 juta
/ bulan
|
Kurang
|
|
4
|
Intensitas pembinaan
|
53,04% tidak pernah; 32,59% 1kali/ 6 bulan; 12 % tiga bulanan, 1,92 %
setiap bulan
|
Buruk
|
|
5
|
Kemiringan tanah
|
0 -2 %( 72,5 %), Curam ( 0,16 % ),
selebihnya landai
|
Baik
|
|
6
|
Sarana Pasar Ikan
|
Terdapat 4 pasar ikan ,untuk ikan
darat hanya dua, yaitu Blawi dan Lamongan
|
Cukup
|
|
7
|
Luas Lahan
|
25.959 Ha, setiap petambak rata- rata 0,976 Ha
|
Baik
|
|
8
|
Ketersediaan
air Hujan
|
Hujan bulan Oktober – Mei, dengan curah hujan tinggi, yakni 1.428 ( mm )
|
Baik
|
|
9
|
Ketersedian Air Sungai
|
Terdapat 31 Sungai Kecil, 3 Sungai besar, terdapat bengawan Solo yang
airnya mengalir sepanjang tahun
|
Baik
|
|
10
|
Ketersediaan Waduk
|
Tersedia waduk di setiap kecamatan, hanya Kec. Glagah, Kalitengan dan
Karangbinangun
|
Baik
|
|
11
|
Mata Air
|
60 titik mata air efektif, dengan total debit rata-rata 1.595,50 m3/detik
|
Baik
|
|
12
|
Ketersediaan Pasar
|
Tersedia pasar di setiap Kecamatan, walaupun bukan pasar ikan
|
Baik
|
|
13
|
Produktifitas
|
1,838 / Ha / tahun
|
Rendah
|
|
14
|
KualitasHasil Produksi
|
95 %, 10 – 12 ekor / Kg
5 %, 4 – 6 ekor / Kg
|
Rendah
|
|
15
|
Harga Jual
|
Rp 7.390,00 / Kg
|
Murah
|
|
16
|
Sistem Penjualan
|
Ijon ( 69 %), melalui tengkulak (
7 % ),menjual ke Pasar ( 24 %), lelang ( 0 % ).
|
Ijon
|
Hasil penelitian
diperoleh, bahwa penyebab kelambanan peningkatan penghasila petani tambak
bandeng adalah seperti tabel berikut:
Tabel: 5.26
Penyebab Kelambanan Peningkatan Penghasilan Petani
Tambak Bandeng Di Kabupaten Lamongan
|
No.
|
Penyebab
|
Keadaan
|
Kesimpulan
|
|
1
|
Produktifitas
|
Dibawah BEP produksi,
1,838 ton / Ha / tahun.
ROI = – Rp 0,25
R/ =
Rp 0,75
|
Produktifitas
Rendah
|
|
2
|
Harga
|
Di bawah BEP harga,
Rp 7..390,00 / Kg
ROI = – Rp 0,25
R/ =
Rp 0,75
|
Harga Murah
|
|
3
|
Kualitas hasil Produksi
|
95 %, 10 – 12 ekor / Kg
5 %, 4 – 6 ekor / Kg
|
Rendah
|
|
4
|
Sistem Penjualan
|
Melalui Tengkulak Rp
8.000,00
Dijual ke pasar Rp
6.980,00
Sistem Ijon Rp 6.638,00
|
Sistem Ijon, harga
paling murah
|
Sumber: Pengolahan Data Primer
( 2009 )
Pelaksanaan SMPP
di kabupaten Lamongan dapat diketahui pada tabel berikut:
Tabel: 5.27
Pelaksanaan SMPP
|
No.
|
Ruang
Lingkup
|
Keteribatan
/ Kedudukan
|
Kesimpulan
|
|
1
|
Penggalian Potensi dan Masalah
|
86 %
tidak terlibat,
12 %
kadang – kadang,
2 %
selalu terlibat
|
Tingkat Inisial
|
|
2
|
Penyusunan Program Pendidikan
Dan Pelatihan
|
82 % tidak terlibat,
15 % kadang – kadang,
3 % selalu terlibat
|
Tingkat Inisial
|
|
3
|
Pelaksanaan Pendidikan Dan
Pelatihan
|
85 % Peserta,
3 % pembantu Panitia,
2 % Panitia.
|
Tingkat Inisial
|
|
4
|
SumberPembiayaan
Pelaksanaan SMPP
|
77 % Dinas Terkait,
3 % Dinas & Swadaya,
20 % Swaday Murni.
|
Tingkat Inisial
|
|
5
|
Pengawasan
Pelaksanaan
Pendidikan
Dan Pelatihan
|
58 % Dinas Terkait,
12 % Dinas & Swadaya,
13 % Swadaya Murni,
19 %Tidak tahu.
|
Tingkat Inisial
|
|
6
|
Pertanggungjawaban
Program Pendidikan Dan Pelatihan
|
76 % Dinas Terkait,
16 % Dinas & Swadaya,
8 % Swaday Murni
|
Tingkat Inisial
|
|
7
|
Pengendalian Program Pendidikan Dan
Pelatihan
|
75 % Dinas Terkait,
14 % Dinas & Swadaya,
11 %
Swaday Murni
|
Tingkat Inisial
|
|
8
|
Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan SMPP
|
74 % Dinas Terkait,
14% Dinas & Swadaya,
12 % Swaday Murni.
|
Tingkat Inisial
|
5.5. Strategi Pengembangan SMPP di Kabupaten
Lamongan
Berdasarkan analisis SWOT
dan IFAS EFAS, posisi SMPP terletak pada kuadran I dan ruang B yang memiliki
strategi pertumbuhan stabil, pengembangan dilakukan secara bertahap dan target
disesuaikan dengan kondisi. Dengan posisi kuadran SMPP tersebut, maka strategi
yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan dan
kelautan adalah:
5.5.1. Dengan memaksimalkan faktor-faktor Strenght
(kekuatan) dan Opportunity
(
peluang ) yaitu:
1. Meningkatkan
komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membantu sumberdaya baik sarana
prasarana, dana, sumberdaya manusia kepada petani tambak bandeng, agar basa
merebut pasar lokal dan antar daerah.
2. Meningkatkan dukungan dari Dinas
Perikanan dan Kelautan, untuk mewujudkan peningkatan Perekonomian Daerah Melalui
Optimalisasi Usaha dan Pembedayaan Masyarakt di Bidang Perikanan dan Kelautan dengan memanfaatkan kolam yang
tersedia di Dinas Perikanan Dan Kelautan sebagai percontohan.
3.
Pengelolahan lahan pertanian
tambak bandeng dari tradisional ke intensif, agar bisa meningkatkan hasil
produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumsi ikan baik lokal maupun
antar daerah.
4. Pemberdayaan SDM petani tambak
bandeng dengan pendidikan dan pelatihan yang
tersistem dengan memanfaatkan dana stimulan dari pemerintah yang tersedia.
5. Memaksimalkan fungsi kelompok
petani tambak bandeng yang telah terbentuk dan pembentukan kelompok di
Kecamatan Maduran, Sekaran dan Laren, agar bisa menggearakkan pasar yang
tersedia sebagai pasar ikan.
5.5.2. Meminimalkan Weaknes
(kelemahan) dan Threaten (ancaman) yaitu:
1. Meningkatkan
Produktifitas hasil pertanian tambak bandeng dengan
pengelolaan
secara intensif dan menunda waktu panen.
2. Meningkatkan harga
jual hasil produksi dengan meningkatkan
kualitasnya.
3. Pejualan hasil produksi
sistem lelang dengan menghidupkan pasar di
setiap
kecamatan yang telah ada.
4. Pembentukan kelompok
petani tambak bandeng di setiap desa
dengan
anggota maksimal 20 petani / Kelompok.
5. Disediakan pasar ikan di
setiap pasar yang tersedia di setiap kecamatan,
agar mempermudah petani tambak untuk
menjual hasil produksinya.
6. Memimalisir
pedagang yang memonopoli dengan
memebentuk jaringan
pemasaran
antar daerah.
8. Pasar ikan laut ( hasil tangkap ) dipisahkan
dengan pasar ikan budidaya.
|
BAB VI
P E
N U T
U P
6.1. Kesimpulan
6.1.1. Potensi pertanian tambak bandeng di kabupaten
Lamongan
1. Sumber daya manusia
1). Jumlah penduduk 345.895 jiwa
( 29 % ) dari penduduk kabupatenLamongan, yang berdomisili di delapan Kecamatan
yang tergabung dalam 71.167 KK, denga
Pendidikan formal rata- rata SLTP.
2). Lembaga pendukung, personil Dinas
Perikanan dan Kelautan sebanyak 106
orang dengan pendidikan rata – rata S1 didukung
71 kelompok Patani Tambak yang
tersebar di desa – desa di wilayah
pertanian tambak bandeng di
kabupaten Lamongan, kecuali kecamatan Sekaran dan kecamatan Maduran belum
dibentuk kelompok petani tambak.
2 . Sumber daya alam
1). Luas lahan pertambakan
bandeng 25.959 Ha, lahan garapan
rata-
rata 1 Ha / Petani Tambak Bandeng.
2). Kesesuaian lahan, kemiringan tanah 0 –
2 % seluas 72,5 %.
3). Kesesuaian
Hidrologi:
a. Curah hujan tinggi, yakni rata –rata 1.428 ( mm ), dalam sepuluh
tahun terakhir,
tertinggi pada bulan pebruari, 27kali; volume Netto
669.340.000 m3
b. Air Sungai, terdapat 31 Sungai
Kecil, 3 Sungai besar, terdapat
bengawan Solo yang airnya
mengalir sepanjan tahun; Bengawan Solo
sepanjang ± 63 km dengan debit rata - rata 531,61 m3 / bulan
(debit
maksimum 1.758,46 m3 dan debit
minimum 19,58 m3).
c.
Waduk, ketersediaan tampungan air di Kabupaten Lamongan dipenuhi
dari
keberadaan 38 waduk / embung efektif yang memiliki volume
tampungan 425.820.360 m3
dengan kapasitas efektif 229.563.800 m3.
d. Mata air, 60 titik mata air efektif, dengan
total debit rata- rata 1.595,50
m3/detik.
4). Ketersediaan pasar tradisional di setiap kecamatan,
6.1.2. Penyebab kelambanan peningkatan
penghasilan petani tambak bandeng di
kabupaten Lamongan:
1.
Produktifitas rendah, 1,9 ton / Ha / Tahun;
2. Hasil
produksi tidak sesuai standar permintaan pasar, 10 – 12 ekor /
Kg.
Sementara permintaan pasar 4 – 6 / Kg;
3. Harga Murah, yakni harga rata – rata Rp
7390,00 / Kg dalam setahun.
4. Pemasaran
Sistem Ijon ( dikuasai tengkulak, harga ditentukan
setelah
barang
laku dari pasar ).
6.1.3. Pelaksanaan sistem manajemen pendidikan
partisipatif yang diterapkan kpetani
tambak bandeng masih tingkat
Inisial, yakni pemerintah Dinas terkaitmasih
mendominasi pola pendidikan
danpelatihannya.
6.2. Arahan Pengembangan SMPP
6.2.1. Dengan memaksimalkan faktor-faktor Strenght
( kekuatan ) dan
Opportunity
(
peluang ) yaitu:
1. Meningkatkan
komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membantu sumberdaya baik sarana
prasarana, dana, sumber daya manusia kepada petani tambak bandeng, agar bisa
merebut pasar lokal dan antar daerah.
2.Meningkatkan
dukungan dari Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk mewujudkan peningkatan
Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha dan Pembedayaan Masyarakt di
Bidang Perikanan dan Kelautan dengan
memanfaatkan kolam yang tersedia di Dinas Perikanan Dan Kelautan sebagai
percontohan.
3. Pengelolahan lahan pertanian tambak bandeng dari
tradisional ke intensif, agar bisa meningkatkan hasil produksi, sehingga bisa
memenuhi kebutuhan konsumsi ikan baik lokal maupun antar daerah.
4. Pemberdayaan SDM petani tambak bandeng dengan
pendidikan dan pelatihan yang tersistem
dengan memanfaatkan dana stimulan dari pemerintah yang tersedia dan swadaya.
5. Memaksimalkan fungsi kelompok petani tambak bandeng yang telah
terbentuk dan pembentukan kelompok di Kecamatan Maduran, Sekaran dan Laren,
agar bisa menggerakkan pasar yang tersedia di setiap kecamatan sebagai pasar
ikan.
6.2.2. Meminimalkan Weaknes
(kelemahan) dan Threaten (ancaman)
yaitu:
1. Meningkatkan Produktifitas hasil pertanian tambak
bandeng dengan
pengelolaan
secara intensif dan menunda waktu panen
2. Meningkatkan harga jual hasil produksi dengan meningkatkan kualitasnya.
3. Pejualan
hasil produksi sistem lelang dengan menghidupkan pasar di setiap
kecamatan
yang telah ada.
4. Pembentukan
kelompok petani tambak bandeng di setiap
desa dengan
anggota
maksimal 20 petani / Kelompok.
5. Disediakan pasar ikan di setiap pasar
yang tersedia di setiap kecamatan,
agar mempermudah petani tambak untuk
menjual hasil produksinya.
6.
Memimalisir pedagang yang
memonopoli dengan memebentuk jaringan
pemasaran antar daerah.
7. Pasar ikan laut ( hasil tangkap )
dipisahkan dengan pasar ikan budidaya.
6.3.
Saran – Saran
1. Pelaksanaan
visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan, meningkatkan produktifitas perikan,
terutama petani tambak, dilaksanakn dengan sungguh- sungguh dengan sistem
menajemen pendidka partisipatif yang emansipatoris; artinya pelaksanaan sistem
manajemen pendidikan petani tambak
mengikutsertakan petani tambak secara aktif, sementara Pemerintah, Dinas
terkait sebagai fasilitator dan motovator yang dibutuhkan oleh mereka
.Kegiatan sistem mananjemen pendidikan
partisipatif, meliputi:
1). Pengkajian
potensi dan masalah;
2). Penyusunan RPJM perikanan;
3). Pelaksanaan
Musyrendik perikanan;
4). Pembahasan dan
penetapan anggaran;
5). Pelaksanaan
program;
6).
Pertanggungjawaban dan tindak lanjut program.
2. Meningkatkan harga hasil produksi pertanian
Tambak, dengan memfasilitas
pembentukan jaringan pemasaran dari produsen ( Desa ) ke antar Kabupaten
/
Kota se - Jawa Timur.
3. Diselenggarakan pelatihan cara perawatan benih, cara pembesaran dan
pengelolaan
hasil produksi yang dibutuhkan oleh
petani tambak, bukan yang dibutuhkan oleh Dinas terkait. Cara pengelolaan
hasil produksi yang dimaksud adalah:
1). Pengeringan;
2). Penggaraman;
3). Pembekuan;
4). Pengasapan;
5). Bandeng Presto;
6). Otak otak dan lain - lain
