KUNCI JAWABAN DAN PENSCORAN UKB 2014

Kunci Jawaban

1.D         2.D         3.A         4.A         5.B          6.D         7.C          8.D         9.B          10.D

11.E        12.A       13.B       14.E        15.C       16.E        17.C       18.E        19.A       20.E

21.E        22.A       23.E        24.B       25.A       26.C       27.A       28.E        29.E        30.A

31.C       32.A       33.B       34.B       35.B       36.D       37.E        38.E        39.C       40.D

Pensecoran

Secor item soal no.1-40

1.Jawaban Benar = 2,50

2.Jawaban Salah = 0,00

Penilaian

Nilai = Jumlah sekor : 100X 100

Polita Nusantara

ANGGARAN DASAR

Polita Nusantara

Mukadimah

Pangan adalah kebutuhan manusia yang pertama dan utama, untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan berintegritas tentu perlu upaya memperhatikan kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi. Oleh sebab itu ketahanan pangan Indonesia harus tetap dijaga konsistensinya dalam mengelola dan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam yang ada. Potensi Sumber Daya Alam yang bernutrisi tinggi adalah komoditas keong (Pila Polita), pengelolaan perlu dilakukan dalam upaya memaksimalkan nilai guna dan nilai ekonomisnya. Sehingga diharapkan tercipta makanan yang berkualitas oleh pemuda  Indonesia  melakukan terobosan- terobosan di bidang pangan, sebagai ikut bertanggung jawab atas relisasi tujuan dan cita cita bangsa dan negara Indonesia menuju Indonesia yang swasembada pangan.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Lembaga Pengelolaan Keong  ini bernama Polita Nusantara

Pasal 2

Polita Nusantara didirikan di Lamongan pada  23 Maret 2012  untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Polita Nusantara berkedudukan di Lamongan

BAB II

AZAS, LANDASAN, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4

Polita Nusantara berazaskan Pancasila.

Pasal 5

Landasan Polita Nusantara adalah :

1. Landasan konstitusional Polita Nusantara adalah Undang Undang Dasar 1945
2. Landasan operasional Polita Nusantara adalah AD/ART Polita Nusantara.

Pasal 6

Polita Nusantara merupakan lembaga yang bergerak di bidang pangan melalui Pelatihan kewirausahaan dan Pengelolaan Keong  menjadi produk  pangan fungsional dan produk inovatif lainnya .

Pasal 7

Polita Nusantara bertujuan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, membuka lapangan pekerjaan di masyarakat dan meningkatkan nilai jual produk lokal Lamongan.

BAB III

USAHA-USAHA

Pasal 8

Usaha-usaha yang dilakukan Polita Nusantaraadalah :

1. Mengelola Keong  menjadi makanan ringan berbasis pangan fungsional;
2. Menciptakan pakan ikan dari bahan baku Keong;
3. Menghadirkan pakan ternak bernutrisi;
4. Menyelenggarakan pelatihan interpreneurshep( Kewirausahaan); 
5. Membangun jejaring komunikasi dan bisnis antara pengusaha, lembaga permodalan dan pemerintah.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota Polita Nusantara terdiri atas :

1. Anggota Pendiri
2. Anggota Pelaksana

Pasal 10

Ketentuan mengenai keanggotaan Polita Nusantara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Polita Nusantara

BAB V

ORGANISASI

Pasal 11

Polita Nusantara mempunyai wilayah kerja di seluruh tanah air Indonesia dengan konsentrasi di wilayah Lamongan

Pasal 12

1.    Kekuasaan tertinggi Polita Nusantara sepenuhnya berada di tangan anggota dan diwujudkan melalui Musyawarah Anggota Polita Nusantara

2.    Ketentuan mengenai Kepengurusan Polita Nusantara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Polita Nusantara

BAB VI

ATRIBUT KELEMBAGAAN

Pasal 13

Segala bentuk atribut kelembagaan Polita Nusantara diatur dan disahkan dalam Musyawarah Anggota.

Pasal 14

Atribut Polita Nusantarameliputi:

1. Bendera
2. Lambang
3. Kop surat

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

Musyawarah Anggota Polita Nusantara meliputi Kongres Umum, Kongres Istimewa, dan Kongres Luar Biasa.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 16

Keuangan Polita Nusantara diperoleh dari :

1.    Dana Suka rela antar anggota

2.    Dana Bantuan Dinas di Lamongan

3.    Penerimaan CSR

4.    Pengembangan produk baru

5.    Usaha yang sah

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

1.    Hal-hal yang tidak diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar.

2.    Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 19

Pembubaran Polita Nusantara hanya dapat dilakukan melalui referendum.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang tidak diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain di bawah Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Polita Nusantara

BAB I

UMUM

Pasal 1 :

Anggaran Rumah Tangga Polita Nusantara merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar Polita Nusantara.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Keanggotaan Polita Nusantara terdiri dari :

1. Anggota pendiri
2. Anggota pelaksana

Pasal 3

1.    Anggota pendiri adalah anggota Polita Nusantara yang mendirikan Polita Nusantara dan aktif secara intensif.

2.    Anggota pelaksana adalah anggota Polita Nusantara yang melaksanakan tugas dan kewajiban keseharian Polita Nusantara.

Pasal 4

Kewajiban anggota Polita Nusantara:

1. Setiap anggota harus menjaga dan memelihara nama baik Polita Nusantara.
2. Setiap anggota harus menjunjung tinggi dan menaati segala peraturan AD/ART  Polita Nusantara serta segala peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Hak anggota Polita Nusantara:

1. Setiap anggota Polita Nusantara memiliki hak dipilih dan memilih.
2. Setiap anggota Polita Nusantara berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, dan pertanyaan, baik secara lisan maupun tulisan.
3. Setiap anggota Polita Nusantara berhak membela diri, mendapatkan perlakuan, dan perlindungan yang sama dari lembaga sesuai dengan nilai-nilai hukum.
4. Setiap anggota Polita Nusantara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan Polita Nusantara sesuai dengan ketentuan lembaga yang menyelenggarakan kegitan tersebut.
5. Setiap anggota Polita Nusantara mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan pencapaian tujuan Polita Nusantara.
6. Setiap anggota Polita Nusantara mempunyai hak memperoleh penghormatan dan atau penghargaan.

Pasal 6

Keanggotaan Polita Nusantara hilang karena :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri dari keanggotaan Polita Nusantara.
3. Diberhentikan dari keanggotaan Polita Nusantara.
4. Polita Nusantara bubar.

Pasal 7

1.    Setiap anggota Polita Nusantara dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART serta peraturan yang berlaku di Polita Nusantara.

2.    Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemberian sanksi akan ditaur dalam ketentuan tersendiri.

BAB III

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 8

Musyawarah Anggota Polita Nusantara adalah perwujudan kedaulatan tertinggi        Polita Nusantara.

Pasal 9

Tugas dan Wewenang Musyawarah Anggota Polita Nusantara adalah :

1.    Menetapkan AD/ART Polita Nusantara.

2.    Menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban direktur Polita Nusantara

3.    Mengubah batang tubuh AD/ART Polita Nusantara.

4.    Menetapkan dan memberhentikan direktur Polita Nusantara.

5.    Membahas dan menetapkan agenda tambahan.

6.    Memutuskan dan menetapkan hal hal yang dianggap perlu.

Pasal 10

Macam-macam Musyawarah Anggota Polita Nusantara

1. Kongres Umum
2. Kongres Istimewa
3. Kongres Luar Biasa

Pasal 11

1.    Kongres Umum dilaksanakan untuk menjalankan tugas dan wewenang Musyawarah Anggota Polita Nusantara sebagaimana yang termaktub dalam BAB III Pasal 9.

2.    Dalam satu periode Kepengurusan Polita Nusantara, Kongres Umum dilaksanakan satu kali.

3.    Kongres Umum dianggap sah dengan ketentuan kuorum sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Kongres Umum Polita Nusantara.

Pasal 12

1.    Kongres Istimewa dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban dan membebastugaskan Direktur Polita Nusantarajika terbukti melanggar AD/ART Polita Nusantara.

2.    Kongres Istimewa diadakan bila diusulkan oleh 2/3 anggota Polita Nusantara.

3.    Kongres Istimewa dianggap sah dengan ketentuan kuorum sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Kongres Istimewa Polita Nusantara.

Pasal 13

1.    Kongres Luar Biasa yaitu kongres yang dilaksanakan di luar Kongres Umum dan Kongres Istimewa untuk membahas hal hal khusus yang belum diatur dalam AD/ART Polita Nusantara.

2.    Kongres Luar Biasa diadakan bila diusulkan 2/3 anggota Polita Nusantara.

3.    Kongres luar biasa dianggap sah dengan ketentuan kuorum sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Kongres Luar Biasa Polita Nusantara.

BAB IV

PEMILIHAN DIREKTUR

Pasal 14

1.    Pemilihan Direktur Polita Nusantara diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Direktur.

2.    Anggota Panitia Pemilihan Direktur terdiri dari Anggota pelaksana yang disepakati oleh anggota pendiri.

3.    Mekanisme dan waktu penyelenggarakan pemilihan direktur diatur oleh Panitia Pemilihan Direktur.

BAB V

PENGURUS

Pasal 15

Tugas dan Wewenang Pengurus Polita Nusantara adalah:

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi azas dan tujuan Polita Nusantara.
2. Melaksanakan Ketetapan Musyawarah Anggota Polita Nusantara dan Peraturan Polita Nusantara lainnya.
3. Berwenang membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan roda organisasi Polita Nusantara.
4. Berwenang mewakili Polita Nusantara dalam forum baik ke dalam maupun ke luar negeri .
5. Pengurus berhak mengajukan usulan pemberhentikan anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan lembaga dan mengabaikan peringatan dan teguran dari pengurus melalui persetujuan Forum Senior.
6. Setiap pengurus mempunyai hak memperoleh penghormatan dan atau penghargaan sebagai pengurus.

Pasal 16

Polita Nusantara dipimpin oleh seorang Direktur yang terpilih melalui Pemilihan Direktur.

Pasal 17

Direktur Polita Nusantara ditetapkan dan dilantik  oleh anggota pada saat Kongres Anggota Polita Nusantara.

Pasal 18

Direktur Polita Nusantara bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota Polita Nusantara.

Pasal 19

Susunan Kepengurusan Polita Nusantaraadalah:

1. Polita Nusantara terdiri dari Direktur ( Ketua), Sekretaris dan Bendahara dan Kepala Bagian.
2. Direktur ( Ketua), Sekretaris dan Bendahara dan Kepala Bagian Pendiri disebut Pengurus Inti Polita Nusantara.
3. Jumlah dan susunan  Kepala Bagian disesuaikan menurut kebutuhan dengan komposisi yang mempresentasikan seluruh Anggota pendiri dan pelaksana        Polita Nusantara.
4. Masa jabatan Direktur Polita Nusantara adalah satu peiode Kepengurusan    Polita Nusantara. Satu periode masa jabatan berlangsung selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dalam 2 periode kepengurusan.
5. Dalam penyusunan Kepala Bagian, Direktur Polita Nusantara mempunyai hak prerogatif.

Pasal 20

Sidang atau rapat yang diselenggarakan Pengurus Polita Nusantara, diatur dalam mekanisme Keorganisasian Pengurus Polita Nusantara dan ditentukan dalam rapat pengurus inti Polita Nusantara. 

                                                              BAB VI                      

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal hal yang belum diatur dalam ART ini diatur dalam aturan yang lain

 

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

POLITA NUSANTARA

PENJELASAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

1. Bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar adalah 3:2, warna dasar adalah putih, di dalamnya terdapat lambang           Polita Nusantara. Arti warna adalah Putih adalah kesucian niat dalam berkarya
2. Lambang

3. Arti Logo Polita Nusantara:
1. Bentuk

·         Rantai yang bergandengan

Polita Nusantara  selalu mengajak bergandenngan tangan  dalam menggapai visi

·         Tulisan Polita Nusantara yang Melingkar

Menunjukkan Polita Nusantara, merangkul pemuda nusantara untuk memberdayakan potensinya untuk kejayaan Indonesia.

·         Linkaran Biru

Merupakan induk bisnis yang bijaksana

2. Warna

·         Hitam     : kekokohan dalam ikatan

·         Biru        : kebijakan dalam berfikir  

c.     Motto         : Kehidupan dunia, tidak ada yang tidak mungkin.

Visi Polita Nusantara

             Menciptakan Manusia produktif yang inovatif berwawasan lingkungan yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat

             Menunjukkan bahwa kami berusaha menghadirkan manusia produktif-  inovatif dan ramah lingkungan, yang mampu menciptakan dampak positif bagi masyaarakat sebagai stakeholder dan shareholder yang  mampu menciptakan  lingkungan yang membaik.

4.    Kop Surat

a. Pengurus Polita Nusantara Jl.Sumargo Gg.Flamboyan 29 Lamongan Telp.:…

  Web :........

  Email:........

PENJELASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Pasal 15

Pengurus berhak menetapkan aturan berupa Surat Keputusuan atau semacamnya yang tidak bertentangan dengan AD dan ART Polita Nusantara

SUSUNAN PENGURUS PEREODE 2014 -2017

Direktur ( Ketua)                               : Sulthan Alfathir

Sekretaris                                           : Drs.H.Ya’kub,MT

Bendahara                                          :  Hj.Emi Harikah,S.Pd

Kepala Bagian                                    :

Pelatihan SDM                                   : N.A.Zavy Sulthani

Sarana / Prasarana Produksi               :  Anasrihadi

                                                                                                         Lamongan, 17 Nopember 2014

                   Direktur,                                                                          Sekretaris,

                 Sulthan Alfathir                                                                 Drs.H.Ya’kub,MT